alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

SAKIP 2018 Tekan Pemborosan Anggaran Rp64,8 Triliun

Agung Bakti Sarasa
SAKIP 2018 Tekan Pemborosan Anggaran Rp64,8 Triliun
Menpan RB Syafruddin menyatakan, penerapan SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran hingga triliunan rupiah. Foto/Istimewa

BANDUNG - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berhasil mencegah potensi pemborosan anggaran hingga triliunan rupiah.

Pada 2017, SAKIP berhasil menghemat anggaran Rp46 triliun dan pada 2018 penghematan mencapai angka Rp64,8 triliun pada 24 provinsi dan 216 kabupaten/kota.

Khusus wilayah I yang meliputi 185 provinsi dan kabupaten/kota se-wilayah Sumatera, kecuali Lampung, Banten, dan Jawa Barat, penghematan mencapai Rp35,5 triliun.



"Saya mengapresiasi upaya dan perjuangan seluruh gubernur, bupati dan walikota dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintahannya," kata Syafruddin saat menyerahkan hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Wilayah I di Trans Studio Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (28/1/2019).

Dia mengemukakan, pasalnya, mengubah mindset seluruh pegawai tidaklah mudah, mengajak untuk berubah sungguh sulit. Namun, sekarang bukan saatnya berpangku tangan dan berdiam diri dalam menghadapi perubahan.

"Arus perubahan dalam tata kelola pemerintahan tidak bisa dibendung atau dihentikan, ia akan terus mengaliri nadi pemerintahan," ujar Menpan RB.

Oleh karena itu, mantan Wakapolri ini mengajak seluruh pimpinan pemerintah daerah dan aparatur sipil negara (ASN) untuk segera berubah dan berbenah.

"Mari kuatkan sinergi dan optimisme untuk menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, sehingga amanah rakyat melalui anggaran negara dapat dimanfaatkan seluasnya untuk kemajuan bangsa," tutur Syafruddin.

Menurut dia, banyak kegiatan inefisiensi yang terjadi bertahun-tahun. Jika seluruh pemerintahan, baik pusat maupun daerah, terus menerus melakukan efisiensi anggaran dan memfokuskannya pada pembangunan, Indonesia akan semakin mendekati pintu gerbang kesejahteraan.

Syafruddin mengaku sependapat dengan penghargaan (reward) bagi pemerintah daerah yang berhasil mewujudkan kinerja dengan baik. Bila mencapai kategori BB, akan diberikan dana insentif daerah (DID). "Pada 2019 ini, sebanyak 45 kabupaten/kota, akan mendapatkan DID," ungkap dia.

Syafruddin menyatakan, awal 2019 merupakan saat tepat bagi semua instansi pemerintah untuk memulai resolusi kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.

Semangat perubahan ini, tandas Syafruddin, hendaknya terus melandasi jiwa dan perjuangan seluruh aparatur negara, untuk semakin adaptif terhadap perubahan, selalu bekerja keras, inovatif, dan kreatif dalam menjalankan program kerja pemerintah.

"Dengan demikian, pembangunan di pusat maupun daerah dapat berjalan cepat, tepat, dan akurat menyentuh 'segitiga harapan', yakni harapan publik, sektor privat, dan pemerintah itu sendiri," kata Syafruddin.

Dia mengingatkan, perubahan zaman telah mengubah paradigma harapan publik yang sangat menginginkan pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis.

Memfasilitasi setiap aktivitas di ruang publik melalui aksesibilitas mudah, tidak berbelit, bebas praktik suap, dan pungli, efektif dan efisien, serta memberikan manfaat yang dirasakan langsung. "Bahkan, mengadopsi pola-pola digitalisasi yang sudah merambah ke setiap sendi peradaban," ujar dia.

Sementara itu, sebagai tuan rumah, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menekankan bahwa evaluasi SAKIP harus diperjuangan. Oleh karenanya, para ASN harus banyak belajar dan berkonsultasi langsung kepada Kementerian PAN RB.

"Penyerapan anggaran yang baik harus diikuti oleh pelaksanaan kegiatan yang berdampak positif untuk daerah dan masyarakatnya," tegas Gubernur yang akrab disapa Emil itu.

Menurut Emil, hasil evaluasi SAKIP di kabupaten/kota di Jabar ada peningkatan. Sudah tidak ada lagi kabupaten/kota yang mendapat nilai C atau CC. Hal ini, kata Emil, mengindikasikan bahwa pembangunan di Jabar sudah sesuai dengan perencanaan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Ini mengindikasikan bahwa pembangunan di Jawa Barat sudah sesuai (perencanaan), tidak ada lagi anggaran yang boros, anggaran yang tidak perlu, anggaran 'siluman'. Karena nilai B itu memastikan bahwa apa yang direncanakan dan divisikan sesuai," pungkas Emil.



(awd)