Ma'ruf: Asing Tak Bisa Intervensi Pembebasan Abu Bakar Baasyir

BANDUNG BARAT - Pihak luar atau asing sebaiknya tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, termasuk dalam rencana pembebasan Abu Bakar Baasyir dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Rencana pembebasan pimpinan Pondok Pesantren Al Mu'min Ngruki, Kota Solo itu, tentu telah dipertimbangkan matang dengan melihat berbagai aspek, sehingga pemerintah melalui Presiden Jokowi mengambil langkah tersebut.

"Ini kan sepenuhnya urusan dalam negeri, jadi mutlak kewenangan pemerintah," kata calon wakil presiden (cawapres) pasangan nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin saat dimintai tanggapan terkait nota keberatan Australia atas rencana pembebasan Ustaz Abu Bakar Baasyir seusai menghadiri deklarasi dukungan Relawan Moja 31 Cigugur Girang, Kecamatan Prongpong, KBB, Jawa Barat, Minggu (20/1/2019).

Ma'ruf Amin menilai, pemerintah punya kebijakan yang bersifat penegakan hukum dan kemanusiaan. Presiden Jokowi pasti sudah mempertimbangkannya sebelum mengambil langkah itu.

Mengenai ada keberatan dari negara luar khususnya dari Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morison, dia menegaskan keputusan dalam negeri tidak bisa diintervensi pihak luar atau asing.

"Ya kan ini keputusan di sini (dalam negeri), jadi sebaiknya tidak ada yang mengintervensi (kebijakan) masing-masing negara," ujar mantan Ketua Umum MUI pusat ini.

Tentang kekhawatiran perbedaan sudut pandang ini akan memengaruhi hubungan Indonesia dan Australia ke depan, Ma'ruf menegaskan tidak akan. Sebab, masing-masing negara mempunyai kedaulatan.

Dia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang merupakan pasangannya di pemilihan presiden 2019. "(Mengganggu hubungan negara) enggaklah. Kita masing-masing punya kedaulatan. Jadi tidak bisa saling intervensi kebijakan internal masing-masing negara," tandas Ma'ruf.

Dia juga tak lupa mengingatkan agar masyarakat jangan seenaknya komentar di media sosial. Apalagi menyampaikan berita hoax yang tidak jelas asal usulnya.

Sebaiknya masyarakat harus cerdas dan tabayun dalam menerima sebuah informasi. Karena jika sudah terjerumus hoax maka bisa dipastikan akan terjadi tsunami teknologi.

Padahal dia dan Jokowi sedang menjaga agar Indonesia pada 2024 bisa diwariskan ke generasi berikutnya dengan aman, damai, dan berdaulat.