Pembebasan Abu Bakar Baasyir, Dedi: Ini Sikap Kemanusiaan

PURWAKARTA - Ketua DPD Golkar Jabar, Dedi Mulyadi menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan Abu Bakar Ba'asyir, pimpinan Pondok Pesantren Al Mu'min, Ngruki, Kota Solo dari Lembaga Pemasyarakaran (Lapas) Gunungsindur, Kabupaten Bogor harus diapresiasi.

Kebijakan tersebut sebagai sikap kemanusiaan Jokowi terhadap seseorang yang sudah renta dan sakit.

Menurut Dedi Mulyadi, apa yang dilakukan kepala negara kepada narapidana kasus terorisme itu sangat bijak. Untuk itu, dia meminta kepada semua pihak agar bijak dan tidak melabeli keputusan ini oleh kepentingan politik.

"Apa yang dilakukan Pak Jokowi kepada Pak Abu Bakar Ba'asyir adalah niat ikhlas. Jangan diembeli oleh sebuah kepentingan politik," kata Dedi, Minggu (20/1/2019).

"Ini angin segar, seorang presiden memberi apresiasi dan penghargaan kepada orang tua yang sedang sakit. (Nantinya) setelah beliau (Abu Nakar Ba'asyir bebas) bisa istirahat di rumah bersama keluarga. Sikap kemanusiaan ini patut mendapat penghormatan dari semua pihak tanpa melihat aspek kasusnya," ujar dia.

Dia menyadari di tahun politik ini kebijakan tersebut bisa memancing polemik. Terlebih, Jokowi kerap diserang dan dicitrakan dengan kasus kriminalisasi ulama.

"Kalau bicara stigma yang dibangun itu kan Jokowi mengkriminalisasi ulama. Nah, pertanyaannya, ulama yang mana yang dikriminalisasi. Pak Abu Bakar Ba'asyir inj diproses hukum saat zaman SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Tapi pak SBY tidak dikasih stigma kriminalisasi ulama," imbuhnya.

Dengan kata lain, Dedi berpendapat, kriminalisasi ulama itu adalah sebuah stigma politik. Jika terus dibiarkan, tidak akan baik sekaligus berdampak buruk terhadap citra Islam itu sendiri. "Kalau namanya ulama ya ulamanya agama. Pilihan politik adalah hal berbeda," tutur Dedi.