Prabowo Bakal Naikkan Gaji ASN dan Perbaiki Birokrasi, Ini Respons Jokowi

JAKARTA - Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto akan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan birokrat. Mengingat, belakangan ini banyak birokrat yang tergiur 'duit panas' masuk ke kantong pribadi.

"Berkali-kali saya utarakan di ruang publik akar masalah adalah penghasilan para birokrat kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin negara ini, saya akan memperbaiki kualitas hidup birokrat dengan realistis. uangnya dari mana, saya akan tingkatkan tax ratio," kata Prabowo dalam Debat Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Namun, jika kualitas hidup sudah dibuat sejahtera masih ada ASN yang korupsi, Prabowo berjanji akan menindak setegas-tegasnya. "Kalau perlu contoh negara-negara lain, kita letakkan di pulau terpencil suruh nambang pasir," katanya.

Setelah itu, lanjut Prabowo, ia akan meminta Kejaksaan, Kepolisian, hingga KPK untuk mengawasi. "Kami akan perkuat KPK, di daerah-daerah, provinsi, kami akan tambah anggaran KPK," paparnya.

Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak setuju dengan rencana Prabowo tersebut. "Saya tidak setuju," kata Jokowi setelah menanggapi jawaban Prabowo.

Jokowi mengungkapkan, pendapatan yang diterima para ASN saat ini terbilang sudah cukup besar. Sebab, ditambah dengan sejumlah tunjangan yang diberikan.

"Karena kita tahu gaji ASN kita sudah cukup dengan tambahan-tambahan kinerja yang sudah besar. Yang penting menurut saya adalah perampingan, sistem rekrutmen putra putri berprestasi serta mutasi sesuai kompetensi sesuai rekam jejak," tegas Jokowi.

Kemudian, lanjutnya, pengawasan internal dan eksternal diperkuat. "Pengawasan internal yang kuat, ini penting dan tentu saja pengawasan eksternal. Baik dari masyarakat, media serta Komisi ASN. Penting sekali pengawasan bagi perbaikan birokrasi yang bersih," tuturnya.

Prabowo menanggapi Jokowi. Ia menekankan meski sudah mendapatkan tunjangan besar, tidak sedikit ASN tetap bertindak serakah. "Masalah yang saya lihat dan pelajari dari kasus di banyak negara, walaupun ada tunjangan macam-macam, tetapi tetap ada ketakutan birokrat bagi masa depan mereka. Di situlah terjadi sikap ragu-ragu dan tidak kuat mendapat godaan tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat," katanya.

Pernyataan Prabowo kemudian ditimpali oleh wakilnya, Sandiaga Uno. "Sewaktu saya jadi Wagub DKI, dengan membenahi catatan aset negara, kita bisa dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dilakukan dengan memotivasi ASN dengan teknologi informasi. Kalau kita sudah tahu aset, kita mungkin akan sulit dikorupsi," ujar Sandi. (Baca Juga: Diminta Bicara Hukum, Ma'ruf Amin: Saya Dukung Pernyataan Pak Jokowi(zik)