Pemprov Jabar Hibahkan Gedung untuk Pusat Komando Citarum Harum

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat menghibahkan gedung untuk dijadikan pusat komando program Citarum Harum. Gedung kantor yang dihibahkan tersebut merupakan eks gedung kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar di Jalan Naripan, Kota Bandung.

"Mulai Februari (2019) Citarum Harum akan ada kantor atau pusat komandonya di Jalan Naripan, bekas kantor DLH Jabar. Gedung itu akan kami dedikasikan untuk pusat komando Citarum Harum," ungkap Gubernur Jabar Ridwan Kamil seusai Rapat Evaluasi Satu Tahun Program Citarum Harum di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (15/1/2019).

Gedung kantor tersebut akan berfungsi sebagai command center untuk memantau aktivitas di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, termasuk tempat rapat koordinasi dalam pengambilan keputusan.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu mengatakan, ada puluhan kelompok yang selama ini fokus berkegiatan memulihkan Sungai Citarum, namun tidak terkoordinasi dan harus diperbaiki.

"Nantinya akan jadi pusat command center, rapat di situ, ambil keputusan di situ, jadi tidak lagi terpisah-pisah. Di sinilah semua keputusan akan dilakukan," jelas Emil.

Emil melanjutkan, selain hibah gedung kantor, dirinya yang juga Komandan Satuan Tugas (Satgas) Citarum Harum telah menyiapkan rencana aksi lainnya, di antaranya membangun danau retensi tambahan di Cieunteung.

Walaupun danau retensi yang ada sekarang sudah bisa mengendalikan banjir, kata Emil, namun menurutnya danau retensi perlu ditambah karena masih terjadi banjir di beberapa titik.

"Akan dibuat danau retensi tambahan karena Cieunteung tidak mencukupi, masih banjir meski sudah cukup berkurang. Mudah-mudahan kita bisa melihat perbedaannya," ujarnya.

Saat ini, lanjut Emil, pihaknya tengah menunggu kucuran dana dari pemerintah pusat yang besarannya direncanakan hingga Rp600 miliar dimana sebagian besarnya akan diberikan kepada TNI karena porsi tugasnya paling besar, yakni memulihkan ekosistem Sungai Citarum.

"Anggaran sekitar Rp600-an miliar sedang kita tunggu dari pusat. Setengahnya untuk TNI karena mengambil porsi paling berat, yaitu pengembalian ekosistem, sebagiannya untuk danau retensi," terangnya.

Selain itu, pada Februari 2019 nanti, pihaknya juga akan menggelar Citarum Expo. Dalam expo tersebut, semua unsur atau kelompok peduli Sungai Citarum akan diminta menguatkan kembali komitmennya.

"Semua kelompok kami minta untuk mendaftar ulang komitmennya. Kalau atas nama pribadi mau apa komitmennya? Kalau kelompok mau apa sumbangannya? Universitas seperti apa sumbangan keilmuannya? Pebisnis juga seperti apa? Termasuk dari Pramuka yang siap menurukan ribuan anggotanya," papar Emil.

Setelah itu, lanjut Emil, akan dibuat rencana aksi yang telah disepakati bersama, termasuk pendanaannya. "Misalkan Kota Bandung memastikan Sungai Cikapundung atau sungai lain yang bermuara ke Sungai Citarum harus sudah bersih tidak ada sampah," ujarnya.

Emil menambahkan, pihaknya juga tengah mengkaji terobosan lain, yakni menetapkan Sungai Citarum sebagai wilayah administrasi masing-masing di bawah naungan Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi, Pemkab Bandung, dan Pemkab Bandung Barat.

"Kita juga ada terobosan inovasi yang sedang dikaji, kemungkinan kita akan memberlakukan Citarum sebagai wilayah administrasi sendiri, seperti rencana di KBU (Kawasan Bandung Utara) agar tidak berjalan masing-masing," katanya.

Emil optimistis penanganan Sungai Citarum pada 2019 ini akan lebih maksimal karena sudah terkoordinasi dengan baik. "2019 sangat optimis karena koordinasi sudah dirancang dengan sangat baik," tandas Emil.