Konsolidasi Pimpinan DPRD KBB ke Bupati soal Sekda Dinilai Tepat

BANDUNG BARAT - Pengamat politik dan pemerintahan Djamu Kertabudi menilai langkah konsolidasi unsur pimpinan DPRD KBB ke Bupati Aa Umbara Sutisna beberapa hari lalu adalah sebuah langkah tepat.

Selain untuk mendapatkan solusi dan pemahaman sama berkaitan dengan permasalahan di KBB, pertemuan itu juga sekaligus mengingatkan bupati bahwa KBB sudah terlalu lama dipimpin oleh seorang penjabat (Pj) Sekda.

"Pertemuan itu memiliki makna cukup strategis. Selain sebagai upaya konsolidasi, yang menarik adalah DPRD mengingatkan agar Bupati segera menuntaskan proses penetapan Sekda KBB definitif," kata Djamu kepada SINDOnews, Sabtu (12/1/2018).

Dia menganggap, hubungan Bupati dan DPRD sederajat, sebagai mitra sejajar penyelenggara pemerintahan daerah. Konstruksi konstitusional seperti ini dalam tataran praktik, diperlukan sinergitas agar kedua lembaga daerah baik eksekutif maupun legislatif mampu bersama-sama menatap ke depan. Khususnya dalam merumuskan dan melahirkan kebijakan daerah dalam rangka memenuhi ekspektasi masyarakat KBB.

Langkah strategis yang dilakukan pimpinan DPRD KBB itu sebagai bentuk konsolidasi untuk menciptakan pemahaman yang sama berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

Seperti di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan, guna dijadikan isu strategis sebagai dasar penanganan lebih lanjut. Namun sayangnya pertemuan itu tidak dihadiri oleh wakil bupati yang merupakan paketan dari pimpinan di eksekutif.

Hal yang menarik bagi dirinya dalam pertemuan itu adalah, DPRD mengingatkan dan mendorong bupati untuk menuntaskan proses penetapan Sekda definitif yang berjalan berlarut-larut.

Memang dilihat dari sisi praktis, seperti tidak ada masalah peran yang dilakukan Pj Sekda yang memiliki masa kerja masing-masing tiga bulan. Di mana hingga kini sudah mengalami empat kali penggantian, yakni dari Aseng Junaedi, Wandiana, Wahyu Diguna, hingga Pj Sekda saat ini Asep Ilyas.

"Dari aspek kepemimpinan di pemerintahan, Pj Sekda ini memang bisa menjalankan perannya. Tapi bila dilihat dari aspek kebijakan sebagai tindak lanjut dari manajemen SDM Aparatur yang diatur PP Nomor 11/2016, belum berjalan sebagaimana mestinya. Ini pastinya akan menjadi obyek evaluasi kinerja pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat," ujar dia.

Terpisah Penjabat (Pj) Sekda KBB Asep Ilyas mengatakan, sebagai figur yang diberi amanat, dia berusaha untuk mendukung kebijakan yang telah dibuat Bupati.

Hal ini untuk mewujudkan visi misi dan jargon 'KBB Lumpaaat' yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan pembangunan di masyarakat dan peningkatan kinerja birokrasi.

"Kami harus selalu mendukung kebijakan bupati, termasuk mendorong agar Sekda definitif segera ditetapkan untuk lebih menyukseskan lagi program-program yang telah dibuat bupati," kata Asep.