DPRD Ingatkan Bupati Jangan Terkecoh oleh Pejabat yang Cari Muka

BANDUNG BARAT - Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengunjungi kantor Pemda KBB di Mekarsari, Ngamprah, dan bertemu dengan Bupati Aa Umbara Sutisna, Selasa (8/1/2019).

Agenda kedatangan unsur pimpinan DPRD tersebut dalam rangka membahas isu-isu aktual di birokrasi, masyarakat, dan rencana pembangunan lima tahun ke depan di pemerintahan Aa Umbara-Hengki Kurniawan (Akur).

Pertemuan lima pucuk pimpinan di legislatif dan eksekutif ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Ketua DPRD KBB Ida Widaningsih, Wakil Ketua Aa Sunarya Erawan, Samsul Ma'arif, dan Hanes Lise, sebelumnya pernah bersama dalam satu lembaga dengan Bupati Aa Umbara Sutisna ketika masih menjabat sebagai Ketua DPRD KBB.

Oleh karenanya pertemuan yang berlangsung tertutup tersebut seperti reuni mini di antara kelimanya. "Kami sengaja berkunjung secara resmi menemui bupati untuk membahas berbagai topik pembangunan KBB ke depan," kata Wakil Ketua DPRD KBB Samsul Ma'arif kepada wartawan seusai pertemuan.

Menurutnya, setelah dilantik pada 20 September 2018 pasangan Bupati dan Wakil Bupati Aa Umbara-Hengki Kurniawan telah menunjukkan komitmennya untuk langsung bekerja. Meskipun ada hal-hal yang belum ter-cover itu bisa dimaklumi sebab masa bakti mereka sudah mepet diakhir tahun.

Baru pada 2019, program kerja Akur akan terlihat utuh karena postur anggaran dan target pembangunan yang disusun sepenuhnya disuvervisi oleh keduanya.

Di sisi lain, kata dia, salah satu yang menjadi usulan prioritas dari DPRD ke bupati adalah agar secepatnya memutuskan Sekda definitif. Kewenangan itu adalah hak prerogatif bupati dan dewan tidak bisa melakukan intervensi.

Sehingga dalam kesempatan itu pihaknya hanya sekadar mengingatkan bahwa KBB sudah terlalu lama dipimpin oleh Plt Sekda. Diharapkan Sekda definitif nantinya bisa menyesuaikan dengan bupati dalam menjalankan visi misi pasangan Akur dengan jargon 'KBB Lumpaaat'.

Politisi PPP ini juga mengingatkan, agar Bupati Aa Umbara tidak terkecoh oleh figur ASN atau pimpinan SKPD yang hanya sekadar mencari muka untuk mencari jabatan.

Jangan sampai bupati hanya merasakan kesenangan sesaat tapi dampaknya malah akan merusak tatanan pemerintahan Akur lima tahun ke depan. Terlebih di tahun politik seperti ini dan rencana penyusunan SOTK baru, serta banyak pejabat yang pensiun sehingga menimbulkan kekosongan jabatan di pemerintahan.

"Semua harus kerja keras mencurahkan dedikasinya membangun KBB. Jangan nodai dan khianati niat baik bupati dengan kamuflase atau sekadar cari muka dari para ASN yang hanya mementingkan jabatan karena itu bisa merusak pemerintahan. Kami nuga menyarankan pengisian SOTK baru sebaiknya dilakukan selepas pemilu setelah tensi politik mulai menurun," tegas dia.