HMI Tegaskan Tidak Terlibat Politik Praktis

BANDUNG BARAT - Menjelang pesta demokrasi Pemilihan Presiden 2019, seluruh kader maupun pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di pusat dan daerah diminta tidak terjebak dalam politik praktis.

"Sikap HMI jelas, bahwa organisasi ini independensinya harus berada di tengah dan tidak terlibat politik praktis. Apalagi kami pun telah tercatat di Bawaslu RI sebagai organisasi pengawal demokrasi agar pelaksanaan pilpres berjalan dengan jujur, transparan, adil dan damai," kata Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad, di sela Rakernas II PB HMI di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi, Kota Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (5/1/2019).

Menurutnya, salah satu program bidang politik dan pemerintahan di PB HMI adalah mengawal demokrasi menyatukan keumatan, kebangsaan, keislaman dan keindonesiaan. Sebagai organisasi pengkaderan dan tempat bernaungnya intelektual, sikap independen harus benar-benar dijaga.

Karena itu, pada Pilpres 2019 ini HMI tidak akan memihak kepada kubu mana pun. Menurutnya, menjadi komitmen organisasi untuk menjaga politik kebangsaan dan politik keumatan yang besih, serta mengintegrasikan keduanya demi kemajuan negeri.

Tapi, jika bicara individu maka pihaknya memberikan kebebasan silakan memberikan hak politik masing-masing. Dirinya mengingatkan ketika ada kader yang terlibat aktif di partai atau menjadi caleg maka harus mundur dari organisasi.