Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Meski Anggaran Minim Program Jampis Tetap Dipertahankan
Seorang pasien sedang mendapat pelayanan kesehatan di salah satu rumah sakit di Purwakarta. Selain BPJS Kesehatan, pemerintah setempat juga memiliki program Jampis, yakni untuk mencover kesehatan warga. Foto/SINDOnews/Asep Supiandi
A
A
A
PURWAKARTA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purwakarta tetap mempertahankan program Jaminan Kesehatan Purwakarta Istimewa (Jampis), meskipun anggaran yang dialokadisan terbilang minim.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Purwakarta Rudi Hartono mengatakan, Jampis merupakan brand dan program unggulan Kabupaten Purwakarta dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
"Alasan kami tetap pertahankannya karena merupakan salah satu program unggulan yang sudah ada sebelum pemerintah pusat mengeluarkan program BPJS Kesehatan," kata Rudi melalui Jumat (4/1/2018).
Akan tetapi, ujar dia, Jampis untuk tahun - tahun selanjutnya bisa saja tidak bisa digulirkan kembali. Hal itu terlihat dari menurunnya anggaran untuk program itu setiap tahunnya. Selain adanya kewajiban seluruh masyarakat mengikuti BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat.
"Karena ada aturan dari pusat agar seluruh masyarakat wajib mengikuti BPJS Kesehatan, akhirnya anggaran Jampis di kurangi," tutur dia.
Pihaknya pun menargetkan masyarakat Purwakarta kategori kurang mampu bisa 100% masuk program BPJS Kesehatan, terlebih Universal Health Coverage (UHC) Purwakarta belum mencapai 95 %.
"Sekitar 80% warga yang baru terintegrasi. Tapi kedepan kita targetkan 100% dan pemkab sudah menyiapkan pembayaran premi masyarakat miskin di 2019 ini," ujar Rudi.
Prmkab telah menyiapkan anggaran Rp14 miliar untuk menanggulangi premi BPJS di 2019. Sementara untuk program Jampis Rp12,5 miliar. "Sebanyak 84.541 jiwa premi BPJS Kesehatan kami cover pada 2019. Kalau pun untuk Jampis setiap tahun anggaran ada penurunan," ungkap dia.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinkes Kabupaten Purwakarta Rudi Hartono mengatakan, Jampis merupakan brand dan program unggulan Kabupaten Purwakarta dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
"Alasan kami tetap pertahankannya karena merupakan salah satu program unggulan yang sudah ada sebelum pemerintah pusat mengeluarkan program BPJS Kesehatan," kata Rudi melalui Jumat (4/1/2018).
Akan tetapi, ujar dia, Jampis untuk tahun - tahun selanjutnya bisa saja tidak bisa digulirkan kembali. Hal itu terlihat dari menurunnya anggaran untuk program itu setiap tahunnya. Selain adanya kewajiban seluruh masyarakat mengikuti BPJS Kesehatan dari pemerintah pusat.
"Karena ada aturan dari pusat agar seluruh masyarakat wajib mengikuti BPJS Kesehatan, akhirnya anggaran Jampis di kurangi," tutur dia.
Pihaknya pun menargetkan masyarakat Purwakarta kategori kurang mampu bisa 100% masuk program BPJS Kesehatan, terlebih Universal Health Coverage (UHC) Purwakarta belum mencapai 95 %.
"Sekitar 80% warga yang baru terintegrasi. Tapi kedepan kita targetkan 100% dan pemkab sudah menyiapkan pembayaran premi masyarakat miskin di 2019 ini," ujar Rudi.
Prmkab telah menyiapkan anggaran Rp14 miliar untuk menanggulangi premi BPJS di 2019. Sementara untuk program Jampis Rp12,5 miliar. "Sebanyak 84.541 jiwa premi BPJS Kesehatan kami cover pada 2019. Kalau pun untuk Jampis setiap tahun anggaran ada penurunan," ungkap dia.
(awd)
Explore More