Ridwan Kamil Rombak Puluhan Pejabat Eselon II

BANDUNG - Menginjak tahun 2019, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai membenahi struktur pemerintahannya dengan merombak puluhan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jabar.

Dari 54 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar, 25 jabatan kepala OPD diisi melalui rotasi dan 15 jabatan kepala OPD lainnya akan diisi melalui lelang jabatan.

Lelang jabatan bersifat terbuka bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia yang dibuka sejak 29 Desember 2018 dan ditutup 12 Januari 2019.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu menyatakan, pelantikan ke-25 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jabar tersebut akan digelar di Gedung Sate, Jumat (4/1/2019) petang.

"Hari ini kita melantik sekitar 25 yang dirotasi sesuai peraturan," ujar Emil seusai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (4/1/2019).

Emil menekankan, tujuan utama perombakan pejabat setara kepala dinas dan kepala biro tersebut untuk mengakselerasi seluruh program pembangunan yang diusungnya bersama Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum.

"Dalam waktu tidak terlalu lama, bulan depan, formasi tetap eselon tingkat dua-nya penuh, sehingga mesin birokrasi Pemprov Jabar bisa ngabret (ngebut) sesuai yang kita harapkan," ungkapnya.

Soal lelang jabatan, Emil menginginkan para pejabat yang akan mendampinginya selama lima tahun ke depan itu sesusu spesifikasi yang diharapkan.

"Sebagai Gubernur baru, saya butuh spek-spek yang sesuai, saya mah gak macem-macem, semua konsultasi ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)," katanya.

Emil meyakinkan, lelang jabatan yang sifatnya terbuka itu membuktikan bahwa pihaknya bersikap profesional dalam pengisian jabatan-jabatan strategis. Dia membantah jabatan yang dilelang diisi pejabat-pejabat titipan.

"Yang ada titipan itu kalau gak dilelang, itu baru ada titipan. Kalau seleksi terbuka mah independen, panelisnya independen," ujarnya.

Meski begitu, Emil tak menampik jika dirinya juga menginginkan, pejabat terpilih nanti memiliki chemistry dengannya, agar roda pemerintahan berjalan optimal. "Nanti biasanya ada tiga besar (lolos seleksi), harus ada chemistry, nah itu diskresi" jelasnya.

Emil juga membantah jika lelang jabatan yang digelarnya bernuansa politis. Dia menegaskan, siapa pun yang menilai lelang jabatan bernuansa politis sebagai kekeliruan.

"Kalau politik mah tafsir. Saya dipeci ditafsir, saya diam ditafsir, ngomong ditafsir, itu mah terserah orang mau menafsir, cuman saya sampaikan tafsirnya keliru," tutur Emil.

Saat didesak pertanyaan apakah ada jaminan bahwa lelang jabatan ini profesional, Emil kembali menegaskan, lelang jabatan justru menunjukkan bahwa pihaknya ingin bersikap profesional.

"Saya harus pake kalimat apa lagi, seolah Akang bertanya itu tidak yakin seorang Ridwan Kamil profesional, gitu?," imbuhnya.

"Makanya, saya sampaikan dengan seleksi terbuka itu sudah menunjukkan (profesional). Saya punya pilihan, maka dibikin terbuka se-Indonesia," sambung Emil menegaskan.

Emil menambahkan, lelang jabatan bukanlah pertanda bahwa dirinya tak ingin merekrut pejabat eselon II yang sudah eksis di lingkungan Pemprov Jabar. Dia hanya menginginkan, para pejabat pendampingnya mampu menjalankan visi dan misinya dalam membangun Jabar.

"Memaksakan diri harus dari pemprov sendiri, terus yang dikorbankan kemajuan pembangunan, perubahan yang harus ngabret hanya demi alasan yang sebenarnya tidak sesuai hukum. Justru pertanyaannya balik kepada yang bertanya, kenapa kok keberatan? Jangan-jangan ada kepentingan," tandas Emil.

Senada dengan Emil, Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa meyakinkan, pihaknya menjamin bahwa lelang jabatan terbuka itu transparan, objektif, dan profesional.

Iwa juga memastikan, sudah meminta tim seleksi untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas, profesional, dan objektif dalam seleksi terbuka nanti.

"Dan pada calon peserta diminta jangan ada kasak-kusuk, terus juga berupaya menggoda siapa pun atau panitia karena panitia tidak akan terpengaruh," tegasnya.

Iwa yang juga Koordinator Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabar itu mengaku, sudah memberikan arahan pada ketua tim panitia seleksi agar tidak main-main dalam menetapkan kandidat yang mumpuni dan peserta dilarang bermain mata.

"Jadi jangan coba-coba lakukan suap dan sebagainya. Cukup pelajari dan laksanakan (seleksi) kalau yang terbaik Insya Allah akan jadi salah satu yang akan dipilih oleh Pak Gubernur," tegasnya lagi.

Iwa menambahkan, dari proses lelang jabatan terbuka sebelumnya, banyak PNS yang berminat mengabdikan diri di Pemprov Jabar. Dia berharap, open bidding kali ini berjalan sesuai rencana serta objektif dan transparans.

"Ini open bidding, sepanjang sejarah Pemprov Jabar, ini yang paling banyak dalam waktu yang sama, karena kami ingin Januari semua terisi," tuturnya.

Adapun jabatan yang dilelang secara terbuka itu, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Lalu ada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah, Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah, Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah, dan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.