Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Tekan Jumlah Korban, Jabar Segera Miliki Cetak Biru Penanganan Bencana
Tim SAR gabungan berjibaku mencari dan mengevakuasi korban bencana tanah longsor di Kampung Cimapag/Garehong, Sirnaresmi, Cisolok, Sukabumi. Guna menekan jumlah korban, Pemprov Jabar tengah menyusun cetak biru penanggulangan bencana. Foto/ISTIMEWA
A
A
A
BANDUNG - Provinsi Jawa Barat segera memiliki cetak biru (blue print) penanganan bencana alam untuk meminimalisasi dampak dan jumlah korban akibat bencana alam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengatakan, Pemprov Jabar tengah menyiapkan dokumen cetak biru tersebut dengan mengacu pada konsep penanganan bencana di Jepang.
Menurutnya, cetak biru penanganan bencana sangat penting mengingat Jabar sebagai wilayah yang memiliki banyak potensi bencana. Bahkan, Iwa menyebut, potensi bencana di Jabar paling komplet di Indonesia.
"Sehingga harus ada langkah-langkah yang sifatnya lebih terstruktur, sistemik dan terkoordinasi dalam satu perencanaan," jelas Iwa di Bandung, Rabu (2/1/2019).
Cetak biru tersebut, lanjut Iwa, dapat menjadi panduan lengkap bagi seluruh warga Jabar dalam mengantisipasi dampak bencana.
"Kami merujuk pada Jepang yang sudah maju, negara yang sering dilanda gempa dan diikuti tsunami, tapi korbannya sedikit," ujarnya.
Sesuai perintah Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Iwa pun sudah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam penyiapan data dan peta bencana.
"Semua dilibatkan, termasuk historis data dan peta bencana di 27 kabupaten dan kota, termasuk edukasi tentang bentuk dan konstruksi bangunan," sebut Iwa.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dicky Saromi memaparkan beberapa faktor penyebab tingginya potensi kebencanaan di Jabar.
Pertama, tutupan lahan hutan rata-rata masih di bawah 20 persen di seluruh daerah aliran sungai (DAS). Idealnya, kata Dicky, tutupan lahan hutan berada di kisaran 30 persen untuk setiap DAS.
Kedua, potensi air permukaan dimana curah hujan yang mencapai 48 miliar meter kubik setiap tahun hanya bisa dimanfaatkan sebesar 15 miliar meter kubik, sementara sisanya terbuang ke luat atau menjadi limpasan (run off).
"Ini yang kita lihat hampir sebagian besar terbuang ke laut atau menjadi run off. Kalau menjadi run off ini akan menjadi banjir kalau tata airnya tidak baik, terutama drainase atau aliran-aliran airnya. Ini yang harus kita perhatikan," paparnya.
Terakhir, soal tata ruang dan bangunan. Dia menilai, penataan ruang dan bangunan di Jabar harus mulai diperketat, agar eskalasi bencana tidak meningkat setiap tahunnya. "Selain itu, bangunan pengendali banjir pun harus dipercepat penyelesaiannya," tandas Dicky.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa mengatakan, Pemprov Jabar tengah menyiapkan dokumen cetak biru tersebut dengan mengacu pada konsep penanganan bencana di Jepang.
Menurutnya, cetak biru penanganan bencana sangat penting mengingat Jabar sebagai wilayah yang memiliki banyak potensi bencana. Bahkan, Iwa menyebut, potensi bencana di Jabar paling komplet di Indonesia.
"Sehingga harus ada langkah-langkah yang sifatnya lebih terstruktur, sistemik dan terkoordinasi dalam satu perencanaan," jelas Iwa di Bandung, Rabu (2/1/2019).
Cetak biru tersebut, lanjut Iwa, dapat menjadi panduan lengkap bagi seluruh warga Jabar dalam mengantisipasi dampak bencana.
"Kami merujuk pada Jepang yang sudah maju, negara yang sering dilanda gempa dan diikuti tsunami, tapi korbannya sedikit," ujarnya.
Sesuai perintah Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Iwa pun sudah memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar untuk berkoordinasi dengan kabupaten/kota dalam penyiapan data dan peta bencana.
"Semua dilibatkan, termasuk historis data dan peta bencana di 27 kabupaten dan kota, termasuk edukasi tentang bentuk dan konstruksi bangunan," sebut Iwa.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Jabar Dicky Saromi memaparkan beberapa faktor penyebab tingginya potensi kebencanaan di Jabar.
Pertama, tutupan lahan hutan rata-rata masih di bawah 20 persen di seluruh daerah aliran sungai (DAS). Idealnya, kata Dicky, tutupan lahan hutan berada di kisaran 30 persen untuk setiap DAS.
Kedua, potensi air permukaan dimana curah hujan yang mencapai 48 miliar meter kubik setiap tahun hanya bisa dimanfaatkan sebesar 15 miliar meter kubik, sementara sisanya terbuang ke luat atau menjadi limpasan (run off).
"Ini yang kita lihat hampir sebagian besar terbuang ke laut atau menjadi run off. Kalau menjadi run off ini akan menjadi banjir kalau tata airnya tidak baik, terutama drainase atau aliran-aliran airnya. Ini yang harus kita perhatikan," paparnya.
Terakhir, soal tata ruang dan bangunan. Dia menilai, penataan ruang dan bangunan di Jabar harus mulai diperketat, agar eskalasi bencana tidak meningkat setiap tahunnya. "Selain itu, bangunan pengendali banjir pun harus dipercepat penyelesaiannya," tandas Dicky.
(awd)
Explore More