Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Ridwan Kamil Dorong Daerah Punya Program Cepat Tanggap
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong daerah tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki program cepat tanggap. Program yang sudah dicontohkan oleh Ridwan Kamil melalui Jabar Quick Response atau JQR. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendorong daerah tingkat kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki program cepat tanggap. Program yang sudah dicontohkan oleh Ridwan Kamil melalui Jabar Quick Response atau JQR dinilai mampu menyerap keluhan masyarakat di lapangan.
Empat bulan berdiri, JQR menerima 39.672 pengaduan masyarakat. "Ini menandakan selama ini masyarakat mau komplain tapi bingung mau menyalurkan ke mana?" kata lelaki yang akrab disapa Emil ini.
Ia juga mengatakan, saat ini JQR dengan baik telah menerima semua keluhan masyarakat tersebut. Ratusan relawan yang tersebar di seluruh daerah akan langsung membantu masyarakat yang membutuhkan. Melihat daerah Jawa Barat yang begitu besar, diperlukan program serupa yang langsung ditangani oleh bupati dan wali kota. "Bila ini dibuat di daerah-daerah tingkat dua, tentu akan lebih baik," katanya.
Dengan begitu, permasalahan akan dibereskan secara berjenjang. "Bila tidak bisa dibereskan di tingkat kabupaten/kota, baru bisa naik ke provinsi," ujarnya.
Emil juga mengapresasi Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat yang sudah mengadopsi program ini. "Semoga ke depannya semakin banyak daerah-daerah yang bisa melakukan hal serupa," katanya.
Menurut mantan Wali Kota Bandung ini, program cepat tanggap memang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Solusi cepat dan tepat menjadi kunci. Hal ini sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya.
Program JQR dirintis oleh Emil dan diluncurkan tepat pada 18 September 2018. Menurut Hanief Mochammad selaku Ketua Harian JQR, ekspekstasi masyarakat cukup besar pada JQR. Setiap bulannya tim JQR menerima minimal 12.000 pengaduan.
"Malah di bulan pertama dibentuknya JQR, kami menerima 24.000 pengaduan," tuturnya.
JQR didukung oleh 240 lebih relawan yang bekerja secara sukarela yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Ke depan diharapkan program ini bisa secara mandiri diadopsi oleh kabupaten dan kota dengan koordinasi langsung di bawah bupati dan wali kota.
Empat bulan berdiri, JQR menerima 39.672 pengaduan masyarakat. "Ini menandakan selama ini masyarakat mau komplain tapi bingung mau menyalurkan ke mana?" kata lelaki yang akrab disapa Emil ini.
Ia juga mengatakan, saat ini JQR dengan baik telah menerima semua keluhan masyarakat tersebut. Ratusan relawan yang tersebar di seluruh daerah akan langsung membantu masyarakat yang membutuhkan. Melihat daerah Jawa Barat yang begitu besar, diperlukan program serupa yang langsung ditangani oleh bupati dan wali kota. "Bila ini dibuat di daerah-daerah tingkat dua, tentu akan lebih baik," katanya.
Dengan begitu, permasalahan akan dibereskan secara berjenjang. "Bila tidak bisa dibereskan di tingkat kabupaten/kota, baru bisa naik ke provinsi," ujarnya.
Emil juga mengapresasi Sumedang dan Kabupaten Bandung Barat yang sudah mengadopsi program ini. "Semoga ke depannya semakin banyak daerah-daerah yang bisa melakukan hal serupa," katanya.
Menurut mantan Wali Kota Bandung ini, program cepat tanggap memang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Solusi cepat dan tepat menjadi kunci. Hal ini sebagai bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakatnya.
Program JQR dirintis oleh Emil dan diluncurkan tepat pada 18 September 2018. Menurut Hanief Mochammad selaku Ketua Harian JQR, ekspekstasi masyarakat cukup besar pada JQR. Setiap bulannya tim JQR menerima minimal 12.000 pengaduan.
"Malah di bulan pertama dibentuknya JQR, kami menerima 24.000 pengaduan," tuturnya.
JQR didukung oleh 240 lebih relawan yang bekerja secara sukarela yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Ke depan diharapkan program ini bisa secara mandiri diadopsi oleh kabupaten dan kota dengan koordinasi langsung di bawah bupati dan wali kota.
(zik)
Explore More