Indonesia Tetap Kokoh Sepanjang Pancasila Jadi Ideologi Bangsa

BANDUNG - Isu perpecahan yang terus menghantui kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia dipastikan tidak akan terjadi sepanjang Pancasila tetap diterima secara rasional oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Hal itu menjadi kesimpulan dalam Kegiatan Diskusi Refleksi Akhir Tahun yang digelar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Barat di kawasan Jalan PHH Mustofa, Kota Bandung, Jumat (21/12/2018).

Ketua Persatuan Alumni GMNI Jabar Abdy Yuhana yang juga salah satu pembicara dalam diskusi tersebut menyatakan, saat ini, masih banyak kelompok di Indonesia yang terus berupaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.

Menurut Abdy, keinginan mengganti ideologi Pancasila merupakan upaya untuk melemahkan bangsa Indonesia dari pertarungan kepentingan global. Sebab, Indonesia yang kokoh dan kuat dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan global tersebut.

"Secara historis, pada saat pra kemerdekaan sampai Indonesia merdeka, berbagai ideologi radikal terus merongrong Pancasila. Bagaimana Indonesia ini menjadi lemah oleh proses ideologisasi dengan masuknya dua kutub ideologi besar, liberalisme dan fundalisme," kata Abdy.

Ironisnya, lanjut Abdy, saat ini, belum semua kekuatan politik di Indonesia mengampanyekan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa yang secara rasional terbukti telah menyatukan seluruh bangsa Indonesia.

"Seharusnya, Pancasila sebagai ideologi ini dikampanyekan secara agresif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tapi, saat ini, masih banyak kelompok yang tinggal di Indonesia menafikan keberadaan Pancasila," tegasnya.

Abdy menilai, konsep demokrasi button up yang kini diterapkan di Indonesia menjadi pemicu tumbuh kembangnya paham-paham radikalisme yang terus merongrong Pancasila. Oleh karenanya, Abdy menegaskan, konsep demokrasi berdasarkan suara mayoritas ini perlu dievaluasi, agar Pancasila tetap kokoh.

"Jika ideologi lain dipaksakan di Indonesia, dapat dipastikan Indonesia menjadi seperti negara-negara balkanisasi, seperti Uni Soviet," ujarnya.

Menurut Abdy, tidak semua pengambilan kebijakan harus berlandaskan pada suara mayoritas. Pasalnya, Indonesia merupakan negara yang majemuk yang terdiri dari beragam suku bangsa.

"Konsep yang cocok adalah musyawarah. Konsep konsensus yang harus dikedepankan dibandingkan dengan konsep mayoritas," sebutnya.

Konsep tersebut juga perlu diterapkan dalam proses politik, seperti pengisian jabatan-jabatan kepala daerah yang kini dipilih langsung oleh rakyat. Terlebih, jika dikomparasikan dengan negara-negara lain, konsep suara mayoritas ini pun hanya dipakai oleh sedikit negara di dunia.

"Seperti di Belanda, gubernur itu tidak dipilih langsung, tapi kepanjangan pusat agar konsep pembangunan di daerah bersinergi," jelasnya.

Pemilihan langsung kepala daerah juga dinilainya tidak jarang berdampak pada munculnya ketegangan akibat perbedaan haluan politik antara pemerintah pusat dan daerah, seperti yang kerap terjadi saat ini.

"Dulu Indonesia pernah mengalami top down, sekarang button up, dua-duanya menimbulkan ekses negatif. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah evaluasi supaya tidak kembali pada proses politik seperti saat Indonesia belum merdeka," paparnya.

Abdy kembali menegaskan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia telah menjadi konsensus dari berbagai kepentingan, termasuk sistem bernegara yang berlaku di dunia ini.

"Karenanya, saya yakin, Indonesia akan tetap kokoh dan satu sepanjang Pancasila kokoh dan diterima secara rasional sebagai ideologi bangsa Indonesia," tandasnya.