Deklarasi #2019GantiPresiden Ditolak, Ini Kata Politisi Gerindra

MAJALENGKA - Sejumlah penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden, mengundang keprihatinan dari politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono. Menurut Bambang, penolakan terhadap kelompok pendukung #2019GantiPresiden, bisa dikategorikan melawan konstitusi.

"Hak masyarakat berdemokrasi. Sesuai konstitusi. Apa yang dilakukan oleh mereka itu untuk deklarsi yang berhubungan dengan #2019GantiPresiden, itu kan hak, dilindungi oleh konstitusi, boleh saja," kata Bambang, di sela-sela kegiatan meninjau BIJB, Kertajati, Kabupaten Majalengka, Kamis (2/8/2018).

Bambang mengemukakan, penolakan terhadap kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden bisa menjadi indikasi bahwa mereka (kelompok yang menolak) belum memahami secara benar tentang demokrasi.

"Secara konstitusi kan dilindungi. Mereka mendeklarasikan 2019 ganti presiden atau 2019 tetap Presiden Jokowi, itu boleh saja. Jadi tidak boleh mereka saling menghambat satu sama lain. Ini, yang menghambat ini, nggak ngerti demokrasi. Kebebasan berpendapat itu boleh di masyarakat," ujar dia.

Meski begitu, Bambang tak lantas mengartikan penolakan terhadap deklarasi #2019GantiPresiden bahwa demokrasi di Tanah Air mengkhwatirkan. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, butuh keterlibatan berbagai pihak, terutama kepolisian guna menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah.

"Saya pikir masyarakat Indonesia tidak banyak yang tidak ngerti demokrasi. Ini bukan (berarti) demokrasi kita semakin buruk, nggak lah. Ini tentu peran kepolisian agar tidak terjadi bentrokan fisik yang mungkin bisa terjadi," tutur anggota Komisi V DPR ini.

Sementara itu, setelah Kota Batam, aksi penolakan terhadap kehadiran Neno Warisman juga terjadi di Kota Bandung, Kamis (2/8/2018). Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Relawan Mahasiswa untuk Indonesia (RMI) menolak kehadiran Neno Warisman Cs karena aktivis gerakan #2019GantiPresiden itu dikhawatirkan memicu konflik di masyarakat.