Hadir di Musrenbang KBB, KPK:Jangan Berakrobat dalam APBD

BANDUNG BARAT - Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2018-2023 dihadiri dan dipantau langsung oleh Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wilayah Jawa Barat. Kehadiran tim antikorupsi tersebut untuk mengingatkan agar dalam pembahasan Musrenbang tidak diwarnai titip program tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga berujung korupsi.

"Jangan sekali-kali melakukan tindakan 'akrobat' dalam APBD. Begitu pun dalam perencanaan Musrenbang ini yang rawan korupsi karena seringkali ada program yabg masuk tiba-tiba," kata Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan KPK Wilayah Jawa Barat Tri Budi Rochmanto kepada wartawan di Mason Pine Hotel, Padalarang, Selasa (18/12/2018).

Menurutnya, Musrenbang dan pengesahan APBD menjadi salah satu yang rawan praktik KKN. Kehadiran pihaknya dalam kegiatan ini untuk melakukan suvervisi pencegahan, pemetaan potensi korupsi untuk mencari solusi dan memberi rekomendasi ke pemerintah daerah. Tujuannya agar tercipta pemerintahan daerah dan jalannya birokrasi yang baik, benar, serta terbebas dari budaya korupsi.

"Kalau sudah diberi rekomendasi mereka (pemda) tidak mau berubah maka kami akan paksa untuk berubah. Apa yang terjadi di Malang harus jadi pelajaran, DPRD tidak mengingatkan eksekutif dan merasa benar akhirnya terjadi korulsi berjamaah," sambungnya.

Dia menjelaskan, pengawasan yang intens dilakukan KPK terkait dengan potensi tindak korupsi di antaranya pada perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, dan manajemen aset daerah. Sehingga, hal-hal yang harus dihindari dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD adalah adanya uang ketok palu (suap dalam proses pengesahan APBD), alokasi dana pokir karena tidak ada dasar hukumnya, dan munculnya anggaran siluman.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengaku sengaja meminta kepada Bappeda KBB untuk menghadirkan pembicara dari KPK dalam Musrenbang agar prosesnya berjalan benar tanpa ada korupsi. Apalagi, yang hadir pada kegiatan ini adalah para kepala SKPD, Camat, Kepala Desa, hingga unsur DPRD yang merupakan para pengambil kebijakan dan keputusan. Sehingga, apa yang diinginkannya dalam mewujudkan clean government bisa terwujud.

"Saya sengaja mendatangkan KPK jadi pemberi materi supaya semua paham soal rambu-rambu tindak korupsi. Semoga keinginan KBB Bersih sesuai dengan visi Akur bisa terwujud dengan dimulai dari birokrasi," tandasnya.