DPRD Jabar Minta Semua Pihak Kompak Cegah Korupsi

Kamis, 13 Desember 2018 - 18:51 WIB
DPRD Jabar Minta Semua Pihak Kompak Cegah Korupsi
Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari. Foto/SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A A A
BANDUNG - DPRD Jawa Barat meminta semua pihak kompak melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi menyusul banyaknya penangkapan kepala daerah di Jabar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui, terakhir, KPK menangkap tangan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar atas dugaan korupsi dana pendidikan. Irvan ditangkap bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, Rabu (12/12/2018) pagi.

Selain menciduk Irvan Rivano Muchtar, selama 2018, KPK juga menangkap sejumlah kepala daerah di Jabar lainnya, yakni Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Bupati Subang Imas Aryumningsih, dan Bupati Bandung Barat Abu Bakar.

Tidak hanya itu, sebelumnya, KPK juga menangkap Bupati Subang Ojang Sohandi, Wali Kota Cimahi Atty Suharti Tohija, Bupati Karawang Ade Swara, Bupati Bogor Rachmat Yasin, Wali Kota Bandung Dada Rosada, Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad, hingga Bupati Garut Agus Supriadi.

"Berarti, kalau begini (terus terulang), perlu upaya pencegahan dini," kata Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi di Bandung, Kamis (13/12/2018).

Upaya preventif tersebut, ujar Ineu, jangan hanya mengandalkan KPK atau penegak hukum lainnya. Ineu meminta, semua pihak di Jabar kompak melakukan upaya pencegahan tersebut. "Kalau langkah (pencegahan) ini berjalan, ke depan akan makin tertib," ujar dia.

Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah. Selain itu, Ineu menyebut, penguatan sistem sebagai modal penting untuk mencegah kasus korupsi kembali terulang di Jabar.

"Sistem harus ada, tapi SDM-nya juga harus siap melaksanakan sistem itu. Pencegahan itu semuanya harus bergerak," tutur politisi dari PDIP ini.

Ineu mengungkapkan, sejumlah wilayah rawan korupsi juga perlu mendapat perhatian khusus, seperti dalam proses perizinan hingga proses mutasi jabatan, termasuk penggunaan anggaran di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti kasus yang menjerat Irvan Rivano Muchtar yang diduga memotong anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

"Seperti yang saya sampaikan barusan, pencegahan perlu ditingkatkan karena banyak juga wilayah rawan korupsi," ujar dia.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.8363 seconds (0.1#10.140)