Menag Tuntut Guru Besar Berperan Hadapi Persoalan Intoleransi

BANDUNG - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin meminta para guru besar di lingkungan Perguruan Tinggi Islam melepaskan diri dari belenggu institusi pendidikan dan terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat.

Harapan Menag tersebut diungkapkan menyusul terus bermunculannya persoalan-persoalan keagamaan dan kebangsaan belakangan ini, seperti praktik-praktik intoleransi yang dikhawatirkan memecah belah masyarakat.

"Harapannya tentu para guru besar tidak hanya terbelenggu katakanlah pada lembaga atau institusi pendidikan keagamaan saja, tapi mengisi ruang-ruang publik, terjun ke masyarakat," ungkap Menag dalam The 2nd Islamic Higher Education Professors Summit (IHEP) di Hotel Grand Aquila, Jalan Dr Djundjunan, Kota Bandung, Sabtu (8/12/2018).

Bahkan, lanjut Menag, selain lewat tatap muka langsung dengan masyarakat, guru besar juga harus mampu mengisi ruang-ruang publik dalam tataran yang lebih luas, seperti media sosial (medsos). Apalagi, isu-isu intoleransi kerap kali berawal dari medsos.

Salah satu langkah nyata yang bisa dilakukan guru besar dalam menghadapi persoalan tersebut, yakni memberikan pandangan-pandangannya yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

"Guru besar sebagai sebuah gelar tertinggi dalam akademik tentu sangat diharapkan kontribusinya, dengan pandangan-pandangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik, Ilmiah," katanya.

Pihaknya juga berharap, melalui IHEP ini, guru-guru besar di lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam memiliki kesamaan persepsi dan cara pandang terhadap persoalan kebangsaan dan keagamaan di Indonesia.

"Dalam menghadapi persoalan agama dan bangsa, seperti praktik intoleransi, tentu diperlukan cara pandang yang sama dalam menindaklanjutinya," tandasnya.