alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Hampir Tiap Hari, Ketua DPRD KBB Terima Keluhan tentang Pelayanan BPJS Kesehatan

Adi Haryanto
Hampir Tiap Hari, Ketua DPRD KBB Terima Keluhan tentang Pelayanan BPJS Kesehatan
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Ida Widaningsih. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto

BANDUNG BARAT - Hampir setiap hari, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ida Widaningsih menerima keluhan laporan pelayanan BPJS Kesehatan. Keluhan ini terkait diskriminasi pelayanan ketika pasien miskin atau kurang mampu datang maka pelayanan yang diberikan oleh petugas terkesan setengah hati.

"Terus terang saya kecewa dengan layanan BPJS Kesehatan. Hampir tiap hari saya menerima keluhan dari masyarakat yang mengaku ketika berobat pelayanan yang diberikan kepada mereka asal-asalan," kata Ida di Padalarang, Jumat (7/12/2018).

Ida mencontohkan, pada Kamis, (6/12/2018) dia kedatangan warga tidak mampu yang minta tolong pengurusan BPJS Kesehatan. Warga tersebut meminta BPJS Kesehatan bisa segera aktif mengingat salah seorang keluarganya tengah sakit parah. Namun, pihak BPJS Kesehatan menolak ajuan tersebut dan harus menunggu masa aktifnya selama  dua minggu. Kalau harus menunggu selama itu gimana nasib yang sakit,  bisa-bisa jiwanya tidak tertolong.

Padahal, berbagai persyaratan untuk pengurusan BPJS Kesehatan itu telah dilengkapi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bahkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial juga telah lengkap. BPJS tetap menolaknya karena berpatokan pada masa aktivasinya. Anehnya lagi, rekomendasi dari Dinsos malah disimpan pihak BPJS dan tidak dikembalikan ke keluarganya.

Dirinya mengaku tidak terima ketika ada sikap diskriminatif yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas BPJS. Seharusnya BPJS Kesehatan tidak terlalu kaku dengan protap yang mereka terapkan. Maksudnya, bisa ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang mengalami kondisi darurat untuk tetap dilayani dengan baik.

"Saya sangat berharap pelayanan BPJS mempunyai sistem yang lebih fleksibel untuk melayani masyarakat. Khususnya pada masyarakat yang kurang mampu. Jangan lagi ada masyarakat yang dipersulit untuk mendapatkan BPJS," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Terkait hal ini, pihaknya akan coba berkoordinasi dengan komisi di dewan yang membidangi soal kesehatan. Ke depan harus ada kebijakan yang prorakyat dan tidak menyulitkan sehingga fasilitas BPJS Kesehatan benar-benar bisa dinikmati oleh lapisan mana pun. Apalagi, kehadiran BPJS Kesehatan sejatinya adalah untuk menciptakan keadilan dalam fasilitas kesehatan, karena pada dasarnya setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.



(zik)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif