Pemprov Jabar Siap Bentuk Badan Otoritas Bandung Raya

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat menjadikan Metro Portland di negara bagian Oregon, Amerika Serikat sebagai acuan untuk menata kawasan Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Pemerintah Metro Portland dinilai sukses menyingkirkan ego sektoral dalam membangun enam distrik (kota)-nya menjadi sebuah kota metropolitan yang terintegrasi dan maju. Metro Portland juga dianggap terbaik dalam mengatur pola hubungan kota dan negara bagian.

Kesuksesan itulah yang kemudian ingin ditiru Pemprov Jabar dalam menata kawasan Bandung Raya, agar menjadi sebuah kawasan metropolitan yang terintegrasi dan maju. Apalagi, percepatan pembangunan Bandung Raya juga telah didukung payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2018 tentang Tata Ruang Kawasan­ Perkotaan Cekungan Bandung.

Pemprov Jabar pun mengirimkan delegasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Iwa Karniwa. Selain Iwa, turut serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar Jerry Yanuar, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Diskimrum) Jabar Bambang Riyanto, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Jabar Dadang Masoem.

Sekda Jabar Iwa Karniwa menjelaskan, Metro Portland sukses mengatur dan mengoordinasikan enam distriknya. Metro Portland dipimpin seorang Deputy Council President bernama Tom Hughes yang berkoodinasi dengan enam perwakilan dari masing-masing distrik dan seorang metro auditor.

"Kedelapan orang itu dipilih melalui pemilihan rakyat yang bersangkutan," kata Iwa dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Kamis (6/12/2018).

"Bentuk Metro Portland hanya ada satu di Amerika dan berhasil sebagai yang terbaik di dunia karena mampu menata enam distrik atau kota di wilayah negara bagian Oregon," sambung Iwa.

Iwa melanjutkan, delegasi Pemprov Jabar bertemu dengan Deputy Council President Metro Potrland Oregon Tom Hughes dan enam perwakilan distrik Oregon, Rabu 5 Desember 2018 waktu setempat. Dalam kesempatan itu, Metro Portland mendorong Pemprov Jabar memulai penataan Bandung Raya lewat pengintegrasian pengelolaan sampah dan transportasi.

"Langkah ini untuk mengatasi kemacetan seiring bertambahnya penduduk, kendaraan, dan aktivitas ekonomi masyarakat," jelas Iwa.

Menurut Iwa, perwakilan keenam distrik yang hadir dalam pertemuan tersebut juga mengakui, pengelolaan sampah dan transportasi teritegrasi memang memerlukan kerja keras, terutama terkait sinergitas pemimpin distrik, termasuk masyarakatnya.

"Kuncinya semua pihak harus solid, kuat, dan konsisten secara terus menerus berkesinambungan. Dengan begitu, Insya Allah Cekungan Bandung sukses dan Jawa Barat berhasil atau juara," ujar Iwa.

Terlebih, lanjut Iwa, Pemprov Jabar sendiri sudah menyiapkan pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan (TPPAS) Legoknangka di Kabupaten Bandung, guna melayani pengelolaan sampah di Bandung Raya.

Pemprov Jabar pun telah mengantongi konsep pengelolaan transportasi melalui light rapid transit (LRT) Bandung Raya yang juga akan terintegrasi dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai solusi transportasi terintegrasi di Bandung Raya.

Iwa menambahkan, pihaknya juga berkesempatan melihat langsung implementasi pemanfaatan tata ruang dan pengendalian Metro Portland, termasuk meninjau langsung pengelolaan transportasi terintegrasi, salah satunya cable car yang mampu menampung 60 penumpang sekali jalan.

"Kami bisa melihat pola interaksi dan strategi bagaimana mereka memajukan Metro Portland dan kami membawa masukan yang komprehensif untuk dilaporkan pada Pak Gubernur," tandas Iwa.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengakui, pihaknya bakal mengadoposi pola pemerintahan yang diterapkan Metro Portland untuk pembangunan kawasan Bandung Raya atau kawasan Cekungan Bandung.

"Portland itu persis kaya Bandung, nama lain dari Portland Raya," kata Gubernur yang akrab disapa Emil itu.

Emil menerangkan, pengiriman delegasi Pemprov Jabar ke Metro Portland bertujuan untuk mempelajari bentuk organisasi, kewenangan, hingga penganggaran di Metro Portland.

"Nanti akan diterapkan dalam membentuk badan otoritas yang membawahi Bandung Raya," katanya.

Menurut Emil, sesuai amanat Perpres Nomor 45 Tahun 2018, penataan Bandung Raya dibutuhkan instansi tersendiri. Namun, perpres tidak menyebut secara detail terkait mekanismenya.

"Di Perpres tidak menyebutkan secara detail, memberikan kepada kita untuk membentuk pemerintahannya secara inovatif," jelasnya.

Berbeda dengan pengelolaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), kata Emil, bentuk pemerintahan yang membawahkan sejumlah kabupaten/kota di Bandung Raya ini akan menjadi yang pertama di Indonesia.

"Kalau di Jabodetabek kan enggak ada pemerintahannya. Ini akan menjadi yang pertama," tandas Emil.