MUI Imbau Deklarasi #2019GantiPresiden Tidak Digelar di Jabar

BANDUNG - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengimbau masyarakat tidak menggelar deklarasi gerakan #2019GantiPresiden demi kondusivitas Jabar menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul kabar akan digelarnya deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Jabar, pertengahan bulan ini. MUI Jabar tak menghendaki kondusivitas Jabar terganggu, seperti insiden di Batam yang menuai pro-kontra dan berujung pada suasana tidak kondusif.

"Ini hasil kajian bersama. Supaya politik yang tengah memanas ini tetap di koridornya. Karena kalau tidak terkendali, akan mengganggu kehidupan bermasyarakat dan berbangsa," kata Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar dalam konferensi pers di Kantor MUI Jabar, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (1/8/2018).

Rafani mengemukakan, berdasarkan informasi, deklarasi tersebut akan digelar di Kota Bandung pada Sabtu 11 Agustus mendatang atau bertepatan dengan rangkaian kegiatan pawai obor Asian Games 2018. "Apalagi ini bertepatan dengan Asian Games. Kami tidak ingin kondusivitas di Jabar terganggu," ujar dia.

Rafani menuturkan, kini marak terjadi politisasi agama, terutama melalui media sosial, termasuk deklarasi gerakan #2019GantiPresiden oleh kelompok tertentu yang telah menimbulkan konflik di masyarakat.

Mengacu kepada Fatwa MUI Tahun 2006 tentang Bentuk dan Eksistensi NKRI, tutur Rafani, pihaknya menilai gerakan #2019GantiPresiden lebih dominan berunsur provokasi dan mengarah kepada aksi inskontitusional dibandingkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi nilai demokrasi.

"Karenanya, kami mengimbau semua pihak agar menahan diri dan tidak melaksanakan kegiatan, baik yang pro maupun yang kontra deklarasi tersebut, sehingga kondusivitas Jawa Barat terjaga," tandas dia.