Soal Netralitas, Bupati Aa Umbara Nilai ASN KBB Sudah Paham

BANDUNG BARAT - Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna menilai aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di lingkungan Pemkab Bandung Barat sudah memahami aturan main terkait netralitas dalam pemilihan umum (pemilu).

Sehingga meskipun tidak diingatkan, ASN KBB sudah paham akan rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar saat pesta demokrasi baik pilpres, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, maupun, pemilihan legislatif, berlangsung.

"Saya rasa soal netralitas ASN itu sudah ga perlu diingatkan. Mereka (ASN) susah paham mana yang boleh dan mana yang melanggar," kata Umbara saat ditemui di sela-sela kegiatan penilaian posyandu tingkat provinsi di Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, KBB, Rabu (5/12/2018).

Sebagai pembina ASN, Aa Umbara mengaku tidak harus keras dalam mengingatkan soal aturan termasuk terkait netralitas. Sebab, jika bersikap keras bukan tidak mungkin justru akan berbalik menimbulkan antipati.

Apalagi soal netralitas ini sudah sering digembar-gemborkan. Jadi tak perlu ada kekhawatiran berlebihan ASN bakal terseret dalam arena politik praktis menjelang pemilu, mengingat sanksinya sudah sangat jelas.

Kalaupun nanti ada ASN yang melanggar aturan, ujar Aa, akan ada lembaga berwenang dalam hal ini Bawaslu yang akan menindaknya. Dia percaya Bawaslu tidak akan tinggal diam ketika ada ASN yang tidak netral.

Sebagai lembaga pengawas mereka berkewajiban menjaga penyelenggaraan pemilu maupun pileg yang aman, bebas dari intervensi, dan tanpa keberpihakan dari siapapun termasuk ASN.

"Saya juga akan ketat melakukan pengawasan, dan terima kasih ke pa wabup yang juga sudah mengingatkan lewat media. Tinggal kita sama-sama jaga dan terus pantau dengan saling komunikasi," ujar Umbara.

Disinggung mengenai apakah dia berbeda pandangan soal netralitas ASN ini dengan Wakil Bupati Hengki Kurniawan, mantan ketua DPRD KBB dua periode ini mengaku tetap pada koridor yang sama.

Hanya dia lebih bersikap mengingatkan dan memberi contoh daripada harus melarang-larang lewat jalur intruksi. Sebab setiap ASN memiliki karakter yang berbeda-beda sehingga jangan sampai muncul anggapan bahwa ASN tidak tahu aturan.

"Kalau sikap organisasi berbeda wajar itu dinamika, tapi prinsipnya saya sama pa wakil satu pandangan soal netralitas ASN ini," tutur Umbara.

Sebelumnya Wakil Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan gerah dengan kabar ada ASN yang mulai menjadi agen politik partai tertentu menjelang pemilu ini.

Secara tegas dikatakannya jika ada ASN yang terlibat praktik politisasi maka itu bisa merugikan dan mengancam kariernya sendiri. Sebab sanksi bisa pidana.