Bawaslu Jabar Ajak Kaum Perempuan Aktif Awasi Politik Uang

BANDUNG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar menilai, peran kaum perempuan yang sangat strategis untuk ikut serta mengawasi proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, terutama praktik politik uang (money politics).

Karena itu, Bawaslu Jabar mengajak seluruh perempuan di Jabar yang telah memiliki hak pilih untuk turut serta mewujudkan Pemilu 2019 yang bersih dan berintegritas, sehingga Pemilu 2019 tidak diwarnai praktik kotor, seperti politik uang.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Jabar Abdullah seusai kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu 2019 bagi Perempuan Tingkat Jabar di Hotel El Royale, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Selasa (4/12/2018).

"Problem besar kepemiluan kita adalah menghadapi politik transaksional. Kan itu dari kelompok perempuan memiliki struktur organisasi dan massa yang cukup banyak. Ini menjadi model penting dalam pengawalan dan pengawasan," tutur Abdullah.

Menurut Abdullah, kaum perempuan di Jabar dapat berpartisipasi aktif mengawasi jalannya Pemilu 2019, salah satunya dengan cara melapor apabila menemukan atau ditawari uang oleh pihak-pihak tertentu.

"Mereka nanti bisa bersinergi dengan Bawaslu, mereka bisa mendokumentasikan, menginformasikan, bahkan melaporkan praktik kotor itu," ujar dia.

Meski begitu, Abdullah menyadari, kaum perempuan juga kerap kali menjadi objek dari politik uang. Oleh karenanya, Abdullah pun mengajak kaum perempuan di Jabar untuk menolak praktik politik uang demi Pemilu 2019 yang bersih dan berintegritas.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jabar Lolly Suhenty menilai, perempuan masih tertinggal dalam sisi informasi maupun partisipatif pengawasan dalam pelaksanaan pemilu.

Menurut dia, kaum perempuan, khususnya di Jabar harus diberi ruang seluas-luasnya untuk mendapatkan akses dan informasi tentang kepemiluan. "Selama ini, laporan dugaan pelanggaran dari publik masih didominasi oleh laki-laki. Begitu juga dengan pihak terlapor. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks keterlibatan aktif pengawasan pemilu, perempuan belum muncul derajatnya," ungkap Lolly.

Dia menuturkan, banyak faktor yang membuat kaum hawa kurang aktif berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, di antaranya karena faktor kultural maupun keterbatasan dalam mengakses informasi.

"Kalau dari forum tadi terlihat bahwa teman-teman perempuan ini bukan berarti tidak mau berpartisipasi, tetapi mereka masih kebingungan untuk mengetahui mekanisme pelaporan," tutur dia.

Lolly menyatakan, pihaknya berkepentingan untuk memastikan Pemilu 2019 bukan hanya hajatnya kaum laki-laki. Diakuinya, hingga saat jni, stigma yang berkembang di masyarakat adalaj politik dianggap dunia yang kotor dan maskulin. "Pemahaman semacam ini memang harus kita dorong (untuk diubah) bersama," tegas Lolly.

Lolly menambahkan, berdasarkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) II, September 2018 lalu, jumlah pemilih laki-laki di Jabar lebih banyak 160.000 ketimbang pemilih perempuan.

Meski begitu, kata Lolly, semangat mewujudkan Pemilu 2019 yang bersih dan berintegritas harus terus dijaga. Sebab, satunya suara pun akan berpengaruh terhadap kualitas demokrasi.

"Karena itu, seluruh elemen warga negara harus mendapatkan akses informasi yang cukup. Dalam konteks ini, Bawaslu bertanggung jawab memastikan seluruh elemen masyarakat paham tentang kepemiluan," tandas dia.