Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Tangkal Berita Bohong, Pemprov Akan Luncurkan Jabar Saber Hoaks
Kadiskominfo Jabar Hening Widiatmoko. Foto/SINDOnews/Dok
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat akan menangkal penyebaran berita bohong (hoaks) dengan meluncurkan tim Jabar Sapu Bersih (Saber) Hoaks.
Pembentukan tim yang diinisiasi oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu rencananya akan mulai bekerja pada Jumat 7 Desember 2018 mendatang. Mereka bertugas memantau hoaks yang berseliweran di dunia maya dan mengedukasi masyarakat untuk memilih sumber referensi terpercaya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Hening Widyatmoko menjelaskan, tim penangkal hoaks tersebut akan melibatkan personel internal aparatur sipil negara (ASN) Diskominfo Jabar, non-ASN, termasuk personel Biro Humas Setda Pemprov Jabar.
Bahkan, tim itu pun akan melibatkan pula jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, penasehat hukum, serta petugas penghubung Kepolisian Daerah (Polda) Jabar.
Menurut Hening, keterlibatan penegak hukum bertujuan agar temuan tim penangkal hoaks bisa ditindaklanjuti secara konkret, mulai dari pemblokiran hingga langkah hukum yang berlaku bagi penyebar hoaks di dalam mapun di luar Jabar. "Tugas utamanya, memantau, klarifikasi, diseminasi berita hoaks," kata Hening, Senin (3/12/2018).
Dimintai tanggapannya, Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir menilai, pembentukan Jabar Saber Hoaks tidak terlalu penting. Pasalnya, lebih banyak pekerjaan lain yang lebih penting yang harus dilakukan Pemprov Jabar. "Apalagi, masyarakat Jabar sudah sangat kritis dan bisa memilah mana berita bohong atau palsu," ungkap Syahrir.
Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan, pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 yang berjalan kondusif. Meski banyak berita dan informasi yang dipertanyakan kebenarannya, kata Syahrir, namun sepanjang pelaksanaannya tidak ada insiden yang meresahkan masyarakat. "Pilkada (Jabar) aman terkendali. Itu ukurannya yang paling kasat mata," katanya.
Ketimbang membentuk Jabar Saber Hoaks, lanjut Syahrir, Pemprov Jabar sebaiknya fokus pada program-program peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan. "Contohnya meningkatkan produksi pertanian, sehingga kesejahteraan petani pun ikut terangkat," tandasnya.
Pembentukan tim yang diinisiasi oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil itu rencananya akan mulai bekerja pada Jumat 7 Desember 2018 mendatang. Mereka bertugas memantau hoaks yang berseliweran di dunia maya dan mengedukasi masyarakat untuk memilih sumber referensi terpercaya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Hening Widyatmoko menjelaskan, tim penangkal hoaks tersebut akan melibatkan personel internal aparatur sipil negara (ASN) Diskominfo Jabar, non-ASN, termasuk personel Biro Humas Setda Pemprov Jabar.
Bahkan, tim itu pun akan melibatkan pula jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, penasehat hukum, serta petugas penghubung Kepolisian Daerah (Polda) Jabar.
Menurut Hening, keterlibatan penegak hukum bertujuan agar temuan tim penangkal hoaks bisa ditindaklanjuti secara konkret, mulai dari pemblokiran hingga langkah hukum yang berlaku bagi penyebar hoaks di dalam mapun di luar Jabar. "Tugas utamanya, memantau, klarifikasi, diseminasi berita hoaks," kata Hening, Senin (3/12/2018).
Dimintai tanggapannya, Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir menilai, pembentukan Jabar Saber Hoaks tidak terlalu penting. Pasalnya, lebih banyak pekerjaan lain yang lebih penting yang harus dilakukan Pemprov Jabar. "Apalagi, masyarakat Jabar sudah sangat kritis dan bisa memilah mana berita bohong atau palsu," ungkap Syahrir.
Politisi Partai Gerindra ini mencontohkan, pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018 yang berjalan kondusif. Meski banyak berita dan informasi yang dipertanyakan kebenarannya, kata Syahrir, namun sepanjang pelaksanaannya tidak ada insiden yang meresahkan masyarakat. "Pilkada (Jabar) aman terkendali. Itu ukurannya yang paling kasat mata," katanya.
Ketimbang membentuk Jabar Saber Hoaks, lanjut Syahrir, Pemprov Jabar sebaiknya fokus pada program-program peningkatan ekonomi masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan. "Contohnya meningkatkan produksi pertanian, sehingga kesejahteraan petani pun ikut terangkat," tandasnya.
(awd)
Explore More