Dedi Mulyadi Punya Solusi soal PNS Anti-Pancasila, Ini Caranya

PURWAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi miliki solusi jitu untuk membersihan PNS yang anti-Pancasila. Caranya dibutuhkan dua pendekatan sekaligus untuk memaksimalkan ikhtiar tersebut.

Dua pendekatan itu terdiri atas struktural dan kultural. Pendekatan kultural dapat dilakukan dengan cara penyaringan penuh pemahaman ideologi Pancasila di kalangan PNS.

"PNS ini benteng Pancasila di tengah kehidupan masyarakat. Masak gak setuju dengan Pancasila? Karena itu, masing-masing lembaga negara harus melakukan screening mulai hari ini. Itu penting dilakukan,” kata Dedi saat diundang sebagai budayawan dalam kegiatan Penguatan Wawasan Kebangsaan di Bale Guru Linuhung, Gang Beringin, Kelurahan Nageri Tengah, Purwakarta, Rabu (21/11/2018).

Mantan Bupati Purwakarta ini mengemukakan, secara kultural, penolakan terhadap Pancasila merupakan cermin etos kerja yang buruk. Karena itu, kultur tersebut harus segera dihilangkan melalui penguatan budaya kerja. Jika tidak berhasil, langkah terakhir pendekatan struktural berupa pemecatan dari status PNS harus dilakukan oleh pemerintah.

“Rekomendasi dari sini adalah pemecatan. Kenapa? Agar negara ini efisien. Mereka digaji dengan menggunakan uang negara. Jadi, harus taat pada dasar negara,” ujar dia.

Dedi juga meminta pemerintah pusat untuk segera menindaklanjuti usulannya tersebut. Secara teknis, TNI/Polri dan para akademisi harus terlibat aktif dalam menyikapi permasalahan ini. “Seluruh lembaga negara harus aktif menyikapi masalah PNS anti Pancasila. Ini masalah serius,” tutur dia.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Purwakarta Ruslan Subanda mengatakan, pihaknya menanggapi serius rilis Kemendagri tentang PNS anti Pancasila. Bulan depan, institusinya akan melakukan assestment dan tes kompetensi kebangsaan ASN di Purwakarta.