Dedi Mulyadi: PNS Anti-Pancasila Harus Dipecat

PURWAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons terkait data Kemendagri yang menyebut 19,4% PNS anti-Pancasila. Menurut dia, pegawai yang masuk data itu agar dipecat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“PNS tidak boleh menolak Pancasila. Saya kira, pemerintah harus memberhentikan siapa pun pegawai yang tidak setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ingat loh, PNS itu terkait erat dengan sumpah jabatan,” kata Dedi di Gedung Kembar, Jalan KK Singawinata, Purwakarta, Senin (19/11/2018).

Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut menyerukan revitalisasi ideologi Pancasila di kalangan pegawai. Hal ini sekaligus menjadi penegas bahwa ASN bukan sekadar pegawai akan tetapi penjaga ideologi kebangsaan. Ciri dan mental ideologi Pancasila, kata dia, harus melekat dalam diri mereka.

“Kemendagri bisa bekerja sama dengan TNI/Polri atau lembaga independen. Ada revitalisasi Pancasila dalam diri pegawai yang bukan saja harus muncul. Tetapi, mereka itu harusnya menjadi agen penyebar ideologi, bukan malah menolak Pancasila,” ujarnya.

Kemendagri sendiri dalam hal ini berpegang pada data lembaga survei Alvara. Lembaga independen tersebut sudah melakukan penelitian di 6 kota besar di Indonesia. Yakni, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makassar. Hasilnya, terdapat temuan sekitar 19,4% PNS tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

Survei tersebut dilakukan dengan melibatkan 1.200 responden dari kalangan PNS dan pegawai BUMN. Rentang usia mereka pun terbilang merata yakni usia 25-40 Tahun.