Siaga Banjir dan Longsor, Jabar Siapkan Dana Tanggap Darurat Rp50 Miliar

BANDUNG - Pemprov Jawa Barat menyiapkan anggaran hingga Rp50 miliar seiring dengan telah ditetapkannya status siaga darurat banjir dan longsor di musim penghujan ini.

Dana tanggap darurat tersebut dapat digunakan untuk memastikan ketersediaan logistik, termasuk untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat banjir dan longsor.

Sekda Jabar Iwa Karniwa mengakui, pihaknya sudah menerima arahan dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk memanfaatkan dana tanggap darurat untuk perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan. "Kami (Pemprov Jabar) punya alokasi dana Rp50 miliar untuk (perbaikan) jembatan dan jalan, termasuk ketersediaan logistik," kata Iwa di Kota Bandung, Kamis (15/11/2018).

Iwa mengemukakan, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan kini menjadi prioritas mengingat di sejumlah titik akses jalan dan jembatan terputus akibat banjir dan longsor.

"Peraturan memungkinkan perbaikan jalan dan jembatan itu menggunakan dana tak terduga, persyaratan administratif pun telah ditandatangani Pak Gubernur," ujar dia.

Kini, lanjut Iwa, pihaknya menunggu laporan dari Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar terkait data jalan dan jembatan yang harus segera diperbaiki.

Jika laporan tersebut telah siap, kata Iwa, besaran dana yang dibutuhkan tinggal diajukan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar.

"Dilanjutkan nanti dengan ketentuan yang berlaku melalui Keputusan Gubernur terkait penggunaan dana tidak terduga ini untuk pembangunan jembatan atau jalan dan menjadi belanja langsung di DBMPR," tutur Iwa.

Iwa juga telah meminta DBMPR Jabar untuk mengajukan kebutuhan dana sesuai temuan di lapangan. Sedangkan untuk kebutuhan logistik, pengajuan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar.

"Dana Rp50 miliar itu bisa digunakan sampai Desember 2018. Itu dana belum terpakai dan akan kita manfaatkan untuk itu (logistik dan infrastruktur bencana)," ungkap dia.

Sementara itu, Kepala BPBD Jabar Dicky Saromi mengakui, persediaan logistik di BPBD Jabar kini mulai menipis seiring peningkatan kejadian bencana di sejumlah daerah di Jabar. Pihaknya juga telah membagikan sebagian besar cadangan logistik kepada setiap kabupaten/kota di Jabar pada awal 2018 lalu. "Sehingga, logistik tersebut sudah tersedia di setiap BPBD kabupaten kota," ujarnya.

Meski begitu, Dicky mengaku bersyukur menyusul disetujuinya pengajuan anggaran sebesar Rp750 juta pada APBD Perubahan 2018 untuk pengadaan logistik, sehingga cadangan logistik bisa terpenuhi hingga akhir 2018.

"Logistik sejak 2018 awal sudah dibagikan, tapi dengan banyaknya bencana. Sejak September, logistiknya hampir habis. Di APBD Perubahan kita dapat tambahan untuk pembelian logistik Rp 750 juta," tutur Iwa.

Anggaran sebesar Rp750 juta tersebut, lanjut Dicky, bisa saja tidak mencukupi untuk menutup kebutuhan logistik jika bencana terus terjadi. Oleh karenanya, pihaknya kini berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya, termasuk sekolah lembaga, seperti Baznas.

"Di era pemerintahan dinamis ini, kita tidak bisa hanya mengandalkan dana APBD, termasuk untuk penanganan bencana. Kita sudah koordinasi juga dengan Baznas, termasuk BUMN dan pihak swasta untuk ikut serta memberikan bantuan logistik," tandas dia.