Siaga Bencana, Polda Jabar Kerahkan 753 Personel

BANDUNG - Mengantisipasi dan menanggulangi berbagai bencana, Polda Jabar membentuk tim tanggap bencana dengan mengerahkan 753 personel plus peralatan. Ratusan personel tersebut siap diterjunkan ke sejumlah daerah rawan bencana di Jabar.

"Total yang dikerahkan lebih dari 753 personel. Selain personel Polda Jabar, seluruh Polres di Jabar telah diinstruksikan untuk siaga menghadapi bencana ini. Masing-masing polres menyiagakan 166 personel. Mereka akan disebar ke semua titik yang terkena bencana," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (13/11/2018).

Dia mengemukakan, tim tanggap bencana itu terbagi daam empat satuan tugas. Pertama, Satgas Search and Rescue (SAR) untuk koordinasi dengan Basarnas dan memberikan bantuan.
Kedua, Satgas Bantuan yang bertugas membantu evakuasi korban. Ketiga, Satgas medis atau DVI yang memberikan bantuan kesehatan korban bencana alam. Keempat, Satgas Bantuan Umum yang bertugas melakukan komunikasi dengan korban dan memberikan konseling.

"Kalau ada bencana yang menghambat arus lalu lintas, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar atau satuan lalu lintas di polres-polres yang bertugas melakukan rekayasa jalan dan berkoordinasi dengan (dinas) pekerjaan umum untuk evakuasi agar jalan bisa dilalui," ujar Truno.

Truno menuturkan, pembentukan satgas tanggap bencana tersebut berdasarkan rencana operasi tahunan yang disusun sejak awal 2018. Polda telah memetakan kontijensi bencana, seperti kebakaran, kecelakaan, longsor, dan banjir. "Dengan status siaga satu dari Pemprov Jabar, tentu kami berkoordinasi dengan BPBD, Basarnas dan instansi terkait lainnya," tutur dia.

Sementara itu, Ketua BPBD Jabar Dicky Saromi mengatakan, Provinsi Jabar telah ditetapkan berstatus Siaga 1 atau siaga darurat bencana banjir dan longsor. Stasus tersebut ditetapkan sejak 1 November 2018 hingga Mei 2019. "Penetapan status Siaga 1 bencana ditetapkan dalam rapat yang digelar pada 30 Oktober 2018 lalu," kata Dicky di Kantor BPBD Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Hal tersebut, ujar dia, didasarkan pada prakiraan cuaca selama musim hujan yang disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jabar khusus untuk Jawa Barat.

"Dengan status Siaga 1 ini artinya, semua komponen dan stakeholder diharuskan meningkatkan kewaspadaan karena ada potensi bencana di Jabar selama musim hujan berlangsung," ujar dia.

Kesiapan yang dilakukan, tutur Dicky, di antaranya penyiapan sumber daya manusia (SDM), peralatan, melakukan patroli untuk mengecek situasi di lapangan agar risiko bencana bisa diperkecil supaya tidak membesar dan dapat merugikan masyarakat.

Dicky menuturkan, berdasarkan pantauan beberapa kejadian di wilayah timur Jabar, bencana banjir di Cipatujah, Kabuapten Tasikmalaya, Pangandaran, dan sebagai di wilayah Garut. Rawan bencana banjir merata hampir di seluruh Jawa Barat. Sedangkan untuk longsor, titik yang diwaspadai bagian tengah dan selatan Jawa Barat," tutur Dicky

Kemudian di wilayah tengah, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Cimahi. "Di Kota Bandung dan Cimahi lebih dikarenakan banjir cileuncang atau meluapnya air dari drainase yang tidak bisa menampung air karena curah hujan yang tinggi. Sehingga jalan tergenang air," ungkap dia.

Di Kabupaten Bandung, ungkap Dicky, masih relatif sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu terjadi di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung, Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang.

"Kemudian sebagian wilayah di Kabupaten Bandung Barat juga rawan banjir dan longsor. Begitu juga di Kabupaten Bogor. Jadi saat ini kami konsentrasi di wilayah tengah dan selatan Jabar," kata Dicky.

Dicky menyatakan, dalam siaga darurat banjir dan longsor ini, BPBD Jabar mengimbau masyarakat, terutama yang tinggal di bantaran sungai dan daerah-daerah rawan longsor agar siap siaga, terutama jika terjadi anomali atau ketidakwajaran cuaca, seperti intensitas hujan sangat tinggi dan frekuensi lama untuk bisa menghidari atau mengevakuasi diri.

"Dengan evakuasi yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat ini, dapat mengurangi kejadian bencana yang tidak kita kehendaki."