43.804 Siswa SD Dapat Bantuan KIP Senilai Rp18,01 Miliar

BANDUNG BARAT - Anggaran sebesar Rp18,01 miliar digelontorkan pemerintah pusat dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk 43.804 siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Ribuan siswa itu berasal dari 711 SD negeri dan swasta di seluruh wilayah KBB. Target sasaran bantuan program KIP ini adalah siswa dari keluarga kurang mampu.

"Sasaran program ini adalah siswa yang kurang mampu, karena bantuan yang diberikan peruntukkannya untuk membeli perlengkapan dan peralatan sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan KBB Imam Santoso didampingi Kasi Kurikulum Unang Rahmat Hidayat saat rapat koordinasi pemeriksaan terinci pengelolaan dana program KIP di Ngamprah, Senin (12/11/2018).

Imam mengemukakan, program ini sudah berjalan sejak 2015 dan alokasi anggaran per siswa selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Tidak hanya siswa SD, siswa di tingkat SMP, SMA/SMK juga mendapatkan bantuan program yang sama.

Tahun ini bantuan bagi siswa SD masing-masing sebesar Rp450.000 per tahun. Namun bagi siswa kelas 1 yang masuk pada tahun ajaran baru mendapatkan bantuan sebesar Rp250.000 per tahun.

Begitupun untuk kelas 6, mendapat nominal yang sama dan Sisanya diberikan saat dia sudah duduk di bangku SMP kelas 1 atau diajaran baru. Namun saat ini masih ada sekitar 1.103 siswa SD yang sedang dalam proses validasi ulang data sebelum menerima bantuan.

Sebenarnya mereka adalah penerima bantuan tahun lalu, dikarena ada perubahan data siswa pindah sekolah maka perlu dilakukan pendataan ulang. "Bantuan ini diberikan kepada siswa jadi peruntukkannya untuk kepentingan sekolah, seperti buku, seragam, tas, dan perlengkapan alat tulis," ujar dia.

Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan yang hadir pada kegiatan itu meminta agar dana bantuan KIP dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan pendidikan para siswa.

Program ini jelas sangat membantu secara ekonomi karena tujuannya agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah akibat tidak punya biaya atau orang tua tidak mampu membeli peralatan sekolah. "Saya minta orang tua juga tidak memaksa menggunakan uang bantuan ini untuk keperluan sehari-hari rumah tangga," kata Hengki.

Sementara petugas perwakilan dari BPK pusat Asa Putra mengaku kehadirannya pada kegiatan ini untuk menggali kesulitan apa yang terjadi di masyarakat. Pihaknya melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala.

Sebab, meski dana program KIP masuk rekening penerima, penggunaannya tetap dilaporkan oleh pihak sekolah. Sejauh ini kendala yang ditemui masih seputar teknis, seperti belum pahamnya penerima mengenai penyaluran dana.