Jabar Targetkan Bebas Stunting Tahun 2023

Jum'at, 09 November 2018 - 14:29 WIB
Jabar Targetkan Bebas Stunting Tahun 2023
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jabar Atalia Praratya. Foto/Istimewa
A A A
BANDUNG - Kasus stunting (tumbuh kerdil) di Provinsi Jawa Barat masih terbilang cukup besar. Sedikitnya 2,7 juta balita di Jabar tercatat mengalami penyakit yang diakibatkan buruknya asupan nutrisi dan pola hidup yang tidak sehat itu.

Guna menekan kasus stunting di Jabar, Pemprov Jabar akan menggelorakan kampanye Zero Stunting 2023. Lewat kampanye tersebut, Jabar ditargetkan bebas kasus stunting 2023. Terdekat, kampanye Zero Stunting 2023 akan digelar di Lapangan Gasibu, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, 18 November 2018.

"Mudah-mudahan akan lebih banyak masyarakat terwawaskan. Mereka akan mampu menjaga keberlanjutan dari kehidupan anak-anak mereka di kemudian hari," kata Ketua TP PKK Provinsi Jabar Atalia Praratya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/11/2018).

Hal tersebut diungkapkan Atalia Praratya saat menghadiri pelatihan Duta Pencegahan Stunting di Gedung Serbaguna Assakinah, Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Kamis 8 November 2018. Atalia berharap, melalui kampanye ini, Jabar benar-benar terbebas dari kasus stunting dalam lima tahun mendatang.

Atalia memaparkan, angka stunting di Jabar mencapai 29,2 persen atau 2,7 juta balita yang tersebar di delapan kabupaten/kota yang memiliki prevalensi stunting masih tinggi, di antaranya Kabupaten Garut (43,2 persen), Kabupaten Sukabumi (37,6 persen), Kabupaten Cianjur (35,7 persen), Kabupaten Tasikmalaya (33,3 persen), Kabupaten Bandung Barat (34,2 persen), Kota Tasikmalaya (33,2 persen), Kabupaten Majalengka (30,2 persen), dan Kabupaten Purwakarta (30,1 persen).

"Secara nasional angka stunting ada di sekitar 32 persen," sebutnya.

Atalia melanjutkan, Pemprov Jabar sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi stunting, seperti pendampingan kesehatan maternal neonatal dan bimbingan teknis peningkatan gizi masyarakat oleh Dinas Kesehatan Jabar.

Hal serupa dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar dengan mengoptimalkan program 1.000 hari pertama kehidupan dan pembinaan lewat kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).

Selain itu, Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Jabar melaksanakan kegiatan Posyandu dan sarjana pendamping desa dan TP PKK Jabar pun melaksanakan pembinaan gizi masyarakat, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan penguatan Posyandu.

"Kemudian yang paling penting adalah kita bekerja sama, kita bersinergi dengan dinas terkait karena ternyata dinas-dinas banyak sekali yang terlibat," ujar Atalia.

"Jadi, kalau dari 27 kementerian, ternyata 23 kementerian ada keterkaitan dengan stunting ini, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PKK di dalamnya. Kami bekerja sama untuk pencegahan stunting ini," tambah Atalia.

Atalia mengatakan, pencegahan stunting bisa dilakukan dengan tiga hal, yaitu pemberian pola makan, pola asuh, dan sanitasi yang baik kepada anak.
"Pemberian pola makan dengan memberikan setengah piring sayur dan buah. Setengah piring lagi makanan pokok berupa karbohidrat dan lauk pauk yang mengandung protein hewani dan nabati," jelasnya.

Para orang tua pun dituntut memberikan sanitasi yang memadai agar anak terbebas dari cacing melalui penyediaan air bersih, jamban sehat dan bersih, serta cuci tangan memakai sabun dan air mengalir.

"Sementara sejak usia dini, pencegahan stunting juga bisa dilakukan melalui pemberian air susu ibu (ASI), seperti inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif sampai usai enam bulan, imunisasi, pemberian makanan pendamping ASI usia enam sampai dua tahun, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak," pungkasnya.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.9932 seconds (0.1#10.140)