Uu Ajak Pemerintah Kabupaten/Kota Berkolaborasi Atasi Kemiskinan

BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menyatakan, kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci utama pengentasan kemiskinan di Provinsi Jabar. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, kata Uu, tingkat kemiskinan di Jabar memang terbilang rendah. Namun, dari sisi jumlah, penduduk miskin di Jabar cukup banyak.

Uu yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jabar itu menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota di Jabar untuk mengatasi kemiskinan.

Menurut Uu, kolaborasi dan koordinasi tersebut, salah satunya diwujudkan lewat sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota di Jabar.

"Kami programnya kolaboratif, kebersamaan. Sehingga, program-program kami itu harus nyambung dengan program yang ada di kabupaten/kota. Maka kolaborasi ini yang kami butuhkan," ungkap Uu seusai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) TKPK di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Senin (5/11/2018).

Dalam rakor yang dihadiri para wakil bupati dan wakil wali kota di Jabar itu, Uu berharap, muncul beragam solusi untuk menanggulangi kemiskinan di daerah.
"Nanti harus ada solusi dalam rakor ini. Cari solusi atau titik persamaannya," pinta Uu.

Uu juga menekankan, penanggulangan kemiskinan di daerah, terutama di wilayah desa/kelurahan perlu memperhatikan beberapa aspek.

"Pertama, aksesibilitas jalan atau infrastruktur bagi masyarakat, terutama terkait kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, masalah irigasi untuk pertanian. Ketiga, pengembangan UKM (usaha kecil menengah) oleh pemerintah kabupaten/kota," papar Uu.

Senada dengan Uu, Kepala Bappeda Jabar Yerry Yanuar menerangkan, rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang program penanggulangan kemiskinan di Jabar.

Nantinya, konsep yang dihasilkan dalam rakor dimasukkan ke dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar 2018-2023. "Kami ingin menyamakan persepsi tentang penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat untuk lima tahun ke depan," katanya.

Menurutnya, program penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu upaya Pemprov Jabar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Selain pengurangan pengangguran, pengelolaan ruang dan lingkungan, serta pelayanan publik," tandas Yerry.