Tiru Kota Bandung, Pemkab Majalengka Gandeng Swasta Bangun Daerah
A
A
A
MAJALENGKA - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Majalengka Karna Sobahi tak ingin perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Majalengka sekadar memberi lapangan pekerjaan.
Lebih dari itu, Karna ingin industri atau pihak swasta itu juga harus berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Majalengka.
Karna mengatakan, Pemkab Majalengka selama ini belum menggali potensi dari hadirnya industri, yakni corporate social responsibility (CSR). Untuk pembangunan, pemnkab cenderung mengandalkan dari anggaran semata.
"Konsep Pak RK (Ridwan Kamil) (saat) membangun Kota Bandung itu kan bukan hanya dari APBD, (tapi juga) dari swasta. Potensi swasta yang belum kami gali, ya dari CSR itu. Biaya pembangunan itu (dari) APBN, APBD I, PAD dan yang belum digarap pihak swasta ini," kata Karna.
Di bawah pemerintahannya, Karna menegaskan, setiap ada pihak swasta yang akan berinvestasi di Kabupaten Majalengka, yang bersangkutan harus menyampaikan presentasi terlebih dahulu.
"Kami sudah punya pola saat ini, yang bersangkutan (investor) harus ekspos dulu di hadapan Bupati, Sekda, Balitbangda, LH dan BMCK. Kemudian akan diminta komitmen. (misalnya) Ini program kemiskinan, silakan anda atur, jangan kirim uang ke tim. (swasta) Partner kami, mitra kami. Nah itu saya kira yang belum diberdayakan," ujar dia.
Lebih dari itu, Karna ingin industri atau pihak swasta itu juga harus berkontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Majalengka.
Karna mengatakan, Pemkab Majalengka selama ini belum menggali potensi dari hadirnya industri, yakni corporate social responsibility (CSR). Untuk pembangunan, pemnkab cenderung mengandalkan dari anggaran semata.
"Konsep Pak RK (Ridwan Kamil) (saat) membangun Kota Bandung itu kan bukan hanya dari APBD, (tapi juga) dari swasta. Potensi swasta yang belum kami gali, ya dari CSR itu. Biaya pembangunan itu (dari) APBN, APBD I, PAD dan yang belum digarap pihak swasta ini," kata Karna.
Di bawah pemerintahannya, Karna menegaskan, setiap ada pihak swasta yang akan berinvestasi di Kabupaten Majalengka, yang bersangkutan harus menyampaikan presentasi terlebih dahulu.
"Kami sudah punya pola saat ini, yang bersangkutan (investor) harus ekspos dulu di hadapan Bupati, Sekda, Balitbangda, LH dan BMCK. Kemudian akan diminta komitmen. (misalnya) Ini program kemiskinan, silakan anda atur, jangan kirim uang ke tim. (swasta) Partner kami, mitra kami. Nah itu saya kira yang belum diberdayakan," ujar dia.
(awd)