Sekolah Rawan Makanan Berbahaya, BPOM Sindir Komitmen Pemda

BANDUNG - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito menyindir komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam mengawasi peredaran obat dan makanan berbahaya termasuk di sekolah-sekolah.

Pemerintah daerah seharusnya menunjukkan dukungan atas upaya pengawasan tersebut melalui pengalokasian APBD di daerah masing-masing.

“Kami berharap pemda punya alokasi anggaran untuk pengawasan obat dan makanan berbahaya. Karena untuk bergerak harus ada anggaran. Selama ini, tidak semua pemda punya kepedulian sama, alokasikan anggaran untuk pengawasan berbeda-beda. Ada yang sudah perhatian (ada yang belum),” kata Penny di sela-sela lokakarya pengawasan obat dan makanan di Hotel Aryaduta, Kota Bandung, Selasa (30/10/2018).

Apalagi, ujar dia, sekarang sudah ada dukungan dari Mendagri, melalui Permendagri Nomor 41/2018. Dalam peraturan itu, pemda harus ikut mengawasi obat dan makanan berbahaya.

Pemda harus mengalokasikan dana di APBD untuk mendanai kegiatan pengawasan obat dan makanan. Nanti, BPOM melakukan pendampingan dan bermitra dengan instansi terkait di daerah agar pengawasan lebih obyektif.

Penny mengemukakan, pengawasan obat dan makanan juga penting dilakukan terhadap jajanan makanan di sekolah. Masih banyak jajanan yang dijual di sekolah yang belum diketahui kadar kesehatannya. Sementara jumlah SD, SMP, dan SMA sangat banyak.

“Kami perlu dukungan pemda. Karena sekolah banyak sekali SD, SMP. Gak mungkin kami semua (yang melakukan pengawasan). Walaupun kami terus berusaha memperluas cakupan agar sekolah masuk ke dalam program pengawasan kami,” ujar dia.

Saat ditanya apakah daerah mesti memiliki satuan tugas pengawasan obat dan makanan ke sekolah-sekolah, Penny menuturkan, leading sektornya ada di Pemda.

“Nah di daerah bagusnya leading sector-nya pemda. Kami bantu fasilitasi. Apalagi, pengawasan makanan di sekolah itu prioritas kami. Karena mereka (anak-anak dan pelajar) masa depan kita,” tutur Penny.