Perangi Korupsi, Ridwan Kamil Optimalkan Tim Saber Pungli dan Inspektorat

BANDUNG - Kasus demi kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah dan pejabat publik di Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Dia bertekad memerangi bahaya laten korupsi.

Upaya yang akan dilakukan Emil, sapaan akrabnya, yakni membuat instrumen pencegahan korupsi melalui penguatan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Inspektorat Pemprov Jabar.

"Minimal dengan instrumen kami, Saber Pungli, karena kami tidak ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) versi provinsi. Akan memperkuat (juga) instrumen Inspektorat," ungkap Emil seusai menghadiri Roadshow Bus Antikorupsi KPK di Plaza Balai Kota, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (30/10/18)

"Mohon izin kita ingin bersinergi di daerah melakukan penindakan selama lima tahun ke depan," sambung Emil.

Dalam kesempatan itu, Emil memaparkan, sedikitnya terdapat 12 modus yang kerap dilakukan para pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ke-12 modus KKN itu, yakni siasat suap-menyuap perizinan, bantuan fiktif hibah atau bansos (bantuan sosial), setoran paksa bawahan, kutipan paksa bawahan, proyek fiktif, jual beli akses layanan, kutipan paksa proyek, kutipan paksa kepada warga, fee proyek, down spec proyek, mark up proyek, dan jual beli jabatan.

Emil melanjutkan, upaya pihaknya memerangi korupsi dan paparannya tentang 12 modus KKN menjadi pesan bagi semua kepala daerah dan pejabat di provinsi yang dipimpinnya untuk menghindari perilaku KKN.

Terlebih, kata Emil, dukungan teknologi dan partisipasi warga untuk melaporkan berbagai bentuk tindak KKN membuat tindak pidana korupsi bakal semakin mudah diidentifikasi.

"Ini pesan kepada seluruh kepala daerah atau pejabat, jangan main-main lagi urusan integritas. Teknologi sudah canggih, laporan masyarakat semakin transparan dan makin mudah. Sudahlah, kerja sesuai dengan niat, kita saling mengingatkan juga," tandas Emil.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang hadir dalam Roadshow Bus Antikorupsi tersebut menyatakan, tidak banyak kepala daerah yang berani mengungkap modus KKN. Senada dengan Emil, Saut pun menyatakan bahwa 12 modus KKN tersebut menjadi pengingat tentang bahaya korupsi.

"Keinginan Pak Gubernur tadi dijelaskan sangat detail. Ada beberapa tempat yang Pak Gubernur sadari betul kita harus mengubah kebiasaan yang selama ini kita anggap itu biasa," kata Saut.