Pemkot Bandung Alokasikan Rp298 Miliar untuk Penanganan Corona

BANDUNG - Pemkot Bandung mengalokasikan dana sebesar Rp298 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan wabah corona atau COVID-19.

Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, sesuai arahan Mendagri, Pemkot telah mengalokasikan dukungan anggaran penanganan corona yang diperoleh melalui realokasi APBD. Pengubahan alokasi anggaran tersebut juga telah dirapatkan degan DPRD Kota Bandung.

"Total dukungan anggaran yang kami persiapkan 298 miliar. Ini terbagi untuk tiga hal. Yaitu kesahatan, tim gugus tugas COVID 19, dan dana jaring pengaman sosial," kata Ema, Selasa (7/4/2020). (Baca : Warga Miskin Terdampak Corona Bakal Terima Rp500.000 per Bulan)

Dari total anggaran tersebut, sebanyak Rp75 miliar dialokasikan untuk bidang kesehatan. Sedianya, dana tersebut akan digunakan untuk membeli alat pelindung diri (APD), masker, disenfektan, obat, serta tunjangan untuk tenaga medis.

"Kami juga akan menyiapkan rumah singgah untuk tenaga medis. Kami akan menggunakan Gino Feruci. Total anggaran juga diperuntukkan bagi penggali kubur serta upgrade ambulance. Kalau eskalasi meningkat, kami akan pakai RSKAI untuk jadi RS Covid," beber dia. (Baca : Butuh Rp50 Miliar untuk Corona, Bandung Barat Minta Bantuan Pusat)

Selain untuk kesehatan, anggaran yang disiapkan juga akan dipakai untuk jaring pengaman sosial. Alokasi ini paling banyak menyerap dana alokasi COVID 19. Di mana, warga yang akan dinilai patut mendapat bantuan akan mendapatkan dana sebesar Rp500.000 per kepala keluarga per bulan.

Menurut dia, totalnya terdapat 235.000 kepala keluarga di Bandung yang bakal mendapat dana jaring pengaman sosial. Dari jumlah itu, sekitar 43.165 di antaranya akan mendapat bantuan dari Pemprov Jabar dan sebagian juga ada yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat.

"Mereka yang sudah dapat dari Pemprov Jabar, tidak akan mendapat bantuan dari Pemkot Bandung. Begitu juga bagi yang sudah dapat dari nasional sebesar Rp200.000, akan kami tambah Rp300.000. Jadi tidak semua kepala keluarga mendapatkan Rp500.000,” katanya.

Kendati begitu, pihaknya belum memutuskan apakah jaring pengaman sosial akan dalam bentuk uang atau barang. Kalaupun diserahkan dalam bentuk uang tunai, Pemkot Bandung akan menggandeng Pos Indonesia untuk penyalurannya.