Tolak KA Cepat, Bupati KBB Banjir Dukungan Warga dan Netizen

Kamis, 25 Oktober 2018 - 20:38 WIB
Tolak KA Cepat, Bupati KBB Banjir Dukungan Warga dan Netizen
Proyek pembangunan terowongan bagi trase KA Cepat di kawasan perkebunan Walini, Cikalongwetan, KBB. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A A A
BANDUNG BARAT - Sikap tegas dan tanpa kompromi yang ditunjukkan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna dalam menolak kompensasi dari keberadaan KA Cepat Jakarta-Bandung di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.

Banjir dukungan itu bukan hanya dari warga, dan tokoh masyarakat saja, tapi juga dari kalangan anggota DPRD serta ratusan netizen yang memberikan supportnya dalam berbagai grup media sosial masyarakat KBB.

"Sebagai warga KBB, kami sangat mendukung kebijakan Bupati Aa Umbara yang menolak tawaran dari KCIC sebagai pelaksana proyek KA Cepat sebelum jelas keuntunganya untuk masyarakat KBB. Bukan persoalan Tata Ruang saja yang harus direposisi, tapi harus tertuang konsep prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, jangan malah termarjinalkan dan hanya jadi penonton," kata salah seorang tokoh masyarakat KBB Gunawan Rasyid, Kamis (25/10/2018).

Dia menilai, KCIC akan membangun fasilitas bertaraf internasional 'kelas atas' seperti apartemen, hotel, pusat business, dll, bagi pemakai KA cepat yang berasal dari kalangan jetset.

Lokasi Kecamatan Cipeundeuy dan Cikalongwetan ke depan akan menjadi prestisius kalau perkantoran Pemprov Jabar, Kampus ITB, serta kawasan industri jadi dibangun di sana.

Sehingga perumusan RTRW harus terintegrasi dan membuat pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan agar pembangunan tidak terfokus di tengah dan utara KBB.

Oleh karena itu dirinya sangat mendukung ketegasan bupati dalam menolak pembangunan KA Cepat, jika masyarakat KBB tidak ikut menikmati kehadiran dari proyek itu. Jika ngin dilanjutkan, KCIC, pemerintah pusat, Pemda KBB, dan masyarakat harus bisa duduk bersama menyepakati apa yang menjadi keinginan.

Bahkan dia mengajak masyarakat lainnya untuk ikut mendukung dan memperjuangkan agar dampak dari pembangunan KCIC bisa menjadi kemakmuran untuk masyarakat KBB.

"Pemda KBB harus bisa menerbitkan regulasi bagi investor agar tidak melakukan pembebasan lahan, tapi sifatnya kerja sama sehingga masyarakat bisa menjadi salah satu pemilik/pemegang saham. Yang juga harus diperhatikan adalah konten pegawai lokal minimal 50% jangan semua TKA di impor ke KBB," tandasnya.

Anggota DPRD KBB Mohamad Rizwan, menyatakan pandangan yang sama dengan Bupati Aa Umbara. Dirinya sebagai warga yang tinggal di Cikalongwetan, banyak menerima keluhan masyarakat khususnya dari mereka yang lahannya terkena trase KA Cepat sepanjang 142,3 KM yang pembangunannya akan menghabiskan anggaran sekitar $5,9 miliar dollar ini.

Yang paling mencolok adalah soal alih fungsi lahan dan kehadiran pekerja asing yang disinyalir mengerjakan pekerjaan kasar.

"KCIC belum membangun fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat KBB. Manfaat apa yang bisa dirasakan dari terbangunnya rel kereta? Beda dengan proyek PLTA Upper Cisokan, PLN membangun jalan dan bisa dimanfaatkan sehingga bangkitan ekonomi di masyarakat sangat terasa," ujarnya.
(awd)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.2580 seconds (0.1#10.140)