Tim Pemenangan Jokowi Ingin Otonomi Pelayanan Kesehatan di Daerah

PURWAKARTA - Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi menginginkan akses otonom di daerah untuk pelayanan kesehatan, menyusul banyaknya persoalan klaim rumah sakit terhadap BPJS Kesehatan.

Persoalan ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Skema penyelesaian masalah tersebut tidak harus sampai ke meja Presiden. Akan tetapi cukup di tataran Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Menteri Kesehatan.

Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, daerah sebenarnya memiliki banyak inovasi pelayanan kesehatan. Namun inovasi tersebut tidak berjalan maksimal karena ada UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Dulu daerah itu punya banyak inovasi. Ada Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), ada Jampis (Jaminan Pelayanan Istimewa), ada Kartu Sehat. Itu semua gratis tanpa iuran, muncul BPJS Kesehatan, harus ada iuran,” kata Dedi di kantornya Jalan KK Singawinata, Purwakarta, Senin (22/10/2018).

Keberadaan BPJS Kesehatan, ujar Dedi bukan tanpa masalah. Sengkarut birokrasi, baik saat mendaftar maupun saat menggunakan layanan, kerap dikeluhkan masyarakat luas. Belum lagi terkait dengan besaran iuran yang tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan.

“Pilihan layanan rumah sakit kan sudah ditentukan berdasarkan besaran iuran. Ada kelas-kelasnya di situ. Jadi, ini tidak didasarkan pada dekat tidaknya pengguna layanan BPJS Kesehatan dengan lokasi rumah sakit. Kemudian, timbul lagi ongkos untuk berobat. Sementara, dalam skema yang dibangun daerah, pasien itu dijemput dan diantar kembali ke rumah,” ujar dia.

Mantan Bupati Purwakarta dua periode itu menekankan pentingnya banyak sentra pengelolaan layanan kesehatan. Artinya, BPJS Kesehatan tidak bisa dipaksa sendirian untuk memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia.

“Saya melihat, inovasi pelayanan kesehatan di daerah yang beragam itu harus diaktifkan. Jadi, tidak bisa tersentralisasi di BPJS Kesehatan. Sehingga daerah berlomba-lomba menciptakan skema pelayanan terbaik bagi warganya,” ujar dia.

Pemerintah, tutur Dedi, harus menyiapkan indikator keberhasilan pelayanan kesehatan di daerah. Hal ini menjadi penting sebagai dasar penilaian pemerintah pusat dalam memberikan reward and punishment kepada pemerintah daerah. “Kalau pelayanan prima tentu diberikan reward, kalau jelek ya punishment. Ini jelas orientasinya,” tutur Dedi.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini mengungkapkan, memberikan pelayanan terbaik harus lebih diutamakan. Sementara, aturan perundangan dapat mengikuti aspek-aspek yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Undang-undang memang harus ditaati. Tetapi, menyempurnakan undang-undang demi pelayanan terbaik juga harus dijalankan,” tandas dia.