Pemprov Jabar Sosialisasikan Larangan Mudik Cegah Corona

BANDUNG -

Pemprov Jawa Barat mulai menyosialisasikan larangan mudik bagi warga Jabar di tengah pandemi virus Corona (COVID-19), agar penyebaran COVID-19 tidak semakin meluas.

Sosialiasi larangan mudik tersebut disampaikan langsung Gubernur Jabar, Ridwan Kamil melalui akun Instagram pribadinya @ridwan kamil. Bahkan, Ridwan Kamil menyatakan, pihaknya akan menggandeng aparat kepolisian jika warga Jabar memaksakan diri untuk mudik.
Dalam unggahan fotonya, Ridwan Kamil menulis:

MAKLUMAT LARANGAN MUDIK KAMPUNG HALAMAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19
1. DILARANG MUDIK KE KAMPUNG HALAMAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19
2. BARANG SIAPA MEMAKSA MUDIK, MAKA OTOMATIS BERSTATUS ODP (ORANG DALAM PEMANTAUAN)
3. JIKA BERSTATUS ODP, MAKA HARUS ISOLASI DIRI 14 HARI
4. KEPOLISIAN JAWA BARAT AKAN MENGAMBIL TINDAKAN HUKUM JIKA STATUS ODP TIDAK MELAKUKAN ISOLASI DIRI
5. RT/RW WAJIB MELAPORKAN KEDATANGAN ODP KE KEPOLISIAN SETEMPAT

MOHON DISEBARLUASKAN. TERIMA KASIH

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari mengakui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah memberikan sinyal larangan mudik lebih awal, meski belum menjadi kebijakan resmi.

"Kemenhub arahnya ke sana, tapi Jawa Barat sudah mengkampanyekan untuk jangan mudik," tegas Hery, Jumat (27/3/2020).

Hery juga memastikan, warga Jabar, khususnya yang pulang dari DKI Jakarta sebagai episentrum penyebaran COVID-19 akan langsung berstatus sebagai ODP. "Dia harus isolasi 14 hari, jika tidak ada isolasi, Polda Jabar akan mengambil tindakan hukum, ini sudah disampaikan Pak Gubernur," tegasnya.

Diakui Hery, kebijakan sekolah dan bekerja di rumah serta pembatasan aktivitas di wilayah DKI Jakarta membuat warga Jabar di DKI Jakarta memilih pulang kampung.

"Berdasarkan pantauan di terminal, memang belum ada peningkatan (penumpang) signifikan, tapi ada beberapa daerah di Jawa Barat yang mendapat limpahan penumpang lebih banyak dari Jakarta," katanya.