alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Lewat Vlog, PPB Ajak Warga Cegah Hoaks-Isu SARA Jelang Pilkada Serentak 2020

Agung Bakti Sarasa
Lewat Vlog, PPB Ajak Warga Cegah Hoaks-Isu SARA Jelang Pilkada Serentak 2020
Sosial Media Factchecker Jabar Saber Hoaks Tomi Sutami memaparkan upaya pencegahan hoaks dan isu SARA dalam vlog yang diinisiasi PPB. Foto/Dok.PPB

BANDUNG - Di tengah mewabahnya virus Corona (Covid-19) dan kebijakan social distancing atau pembatasan aktivitas sosial, Pemuda Peduli Bangsa (PPB) memandang tetap perlunya berbuat sesuatu yang maslahat sebagai wujud pengabdian terhadap bangsa.

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, PPB ingin turut serta membantu menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Terlebih, berkaca pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, penyebaran hoaks dan isu SARA di masyarakat cukup masif dan menjadi catatan penting untuk Pilkada Serentak 2020.

"Kami berupaya memberikan pencerahan dan pencerdasan lewat vlog terkait upaya menangkal dan mewaspadai hoaks dan isu SARA yang mungkin muncul dalam Pilkada Serentak 2020, agar lebih mudah diterima masyarakat," kata perwakilan PBB Syifa Fauziyah, Kamis (26/3/2020).



Dalam vlog kali ini, lanjut Syifa, PBB mengusung tema "Upaya Mewaspadai dan Menangkal Hoaks serta SARA Guna Menyukseskan Pilkada Serentak 2020" dengan menyuguhkan pendapat dari para pakar kompeten, di antaranya Komisioner KPU Jabar Idham Holik; Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan; Redaktur Pelaksana RMOL Jabar Yudha Satria; dan Sosial Media Factchecker Jabar Saber Hoaks Tomi Sutami.

Dalam vlog tersebut, Komisioner KPU Jabar Idham Kholik mengakui, Pilkada Serentak 2020 berpotensi sangat besar diwarnai berbagi hoaks dan isu soal suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Indikasinya bisa kita lihat hari-hari ini. Pada saat bangsa Indonesia, warga Jawa Barat sedang menghadapi krisis kesehatan Covid-19 atau virus Corona, hoaks bertebaran di mana-mana," kata Idham.

Menuru dia, hoaks bukan hanya sekadar cybercrime, tapi juga kejahatan kemanusiaan. Dia menekankan perlunya pengawasan dan penindakan terhadap pelaku penyebar hoaks maupun isu SARA karena dapat mengancam tatanan demokrasi. "Saya yakin, Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Jabar juga memantau dan mencatat hoaks yang beredar itu," ujar dia.

Sosial Media Factchecker Jabar Saber Hoaks Tomi Sutami mengatakan, lembaganya yang berada di bawah naungan Pemprov Jabar memiliki tugas menyapu hoaks yang beredar di masyarakat Jabar.

"Kewenangan kita sebagai lembaga klarifikasi dan verifikasi. Derasnya informasi yang masuk ke kanal Jabar Saber Hoaks langsung kita respons, baik itu Instagram, Facebook, Twitter maupun WhatsApp," kata Tomi.

Meski begitu, Tomi mengakui, pihaknya tidak memiliki kewengangan untuk melakukan penindakan. Dalam hal penindakan, kata dia, Jabar Saber Hoaks selama ini berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jabar.

"Yang pasti, dari kami sudah ada program untuk menangani hoaks di pilkada nanti, yakni dengan edukasi dan literasi," ungkap dia.

Sementara itu, Guru Besar UPI yang juga Ketua Forum Kewaspadaan Diri Jabar Cecep Darmawan memberikan tips, agar masyarakat dapat mengenali hoaks.

"Tipsnya, lihat judul, provokatif atau tidak. Lalu, cek data dan fakta berita itu sumbernya dari mana. Jangan mudah membagikan informasi. Cek sumber beritanya yang resmi, alamat situs atau lamannya," tutur Cecep.

Cecep menekankan, masyarakat harus berhati-hati membagikan informasi yang diperolehnya. Sebelum membagikan informasi, hendaknya masyarakat memperkuat dulu literasi dengan cara membaca, berdialog, dan berdiskusi tentang isu-isu mutakhir.

Menurut Cecep, hoaks juga dapat memberikan dampak buruk bagi generasi muda karena mereka mudah tersulut oleh hoaks. Akibatnya, konflik horizontal di masyarakat pun berpotensi terjadi.

"Khusus generasi muda, hadapi Pilkada Serentak 2020 dalam keadaan tenang dan cegah penyebaran hoaks di masyarakat. Selain itu, lakukan edukasi dan sosialisasi terkait kehidupan politik yang lebih sehat," pesannya.

Redaktur Pelaksana RMOL Jabar, Yudha Satria menambahkan, media arus utama (mainstream) berperan besar dalam melawan hoaks, khususnya jelang Pilkada Serentak 2020 nanti.

"Namun, tentu media mainstream tidak dapa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama juga dengan instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu, dan lainnya," ujarnya.

Senada dengan Cecep Darmawan, Yudha pun mengimbau media agar lebih akurat dan tidak provokatif dalam menyajikan sebuah berita. "Informasi harus lebih akurat, mudah diakses, dan judulnya pun tidak provokatif," tandasnya.



(awd)

preload video