Dandim Yogi : Program Zero KJA Harus Aman dan Kondusif

PURWAKARTA - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0619 Letkol Arh Yogi Nugroho tegas menyatakan komitmennya mengawal program zero keramba jaring apung (KJA) sebagai upaya sterilisasi Waduk Jatiluhur agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga.

“Situasi lapangan harus tetap kondusif. Muncul kekhawatiran yang diembuskan terkait mata pencaharian pengganti KJA ini. Padahal, seperti tadi disampaikan itu sudah dipikirkan secara sistematis. Kami pastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” kata Yogi, Minggu (21/10/2018).

Menurut Yogi, hasil riset lembaga independen terhadap kualitas air Danau Jatiluhur harus segera dipublikasikan. Langkah ini, menjadi penting untuk menghindari klaim pihak yang tidak bertanggung jawab atas penilaian subjektif mereka sendiri.

“Riset harus disosialisasikan agar tidak ada anggapan macam-macam. Jangan sampai ada pihak dengan kepentingan tertentu masuk ke dalam wilayah kerja ini. Hasil riset itu kan menjadi pembelajaran juga bagi masyarakat,” ujar dia.

Yogi berpandangan, program pengganti KJA harus segera diluncurkan oleh pihak PJT II. Sehingga, tidak terjadi kekosongan mata pencaharian bagi para petani KJA di wilayah tersebut.

“Ini saran saja, program pengganti harus segera diluncurkan. Kalau kita tekan terus, otomatis saat selesai, ada semacam jeda atau kekosongan ekonomi. Idealnya, proses tetap kita jalankan, saat selesai, program (pengganti KJA) sudah berjalan juga. Sehingga, gak ada lagi yang bertanya saya mau makan apa kalau KJA ditertibkan,” tutur Yogi.

Sementara itu, Perum Jasa Tirta II Jatiluhur tetap akan melaksanakan zero KJA hingga tuntas, meskipun upaya itu mendapat penolakan keras dari sejumlah pihak.

Direktur Utama PJT II Djoko Saputra mengatakan, puluhan ton limbah pakan ikan dari KJA menjadi penyebab utama pendangkalan Waduk Jatiluhur. Fenomena ini mengakibatkan penurunan kualitas air dari waktu ke waktu. Masalah lain, berupa penurunan volume air di tengah musim kemarau panjang.

“Kualitas air harus kita jaga bersama. Ini program pemerintah pusat. Berbagai saluran irigasi di Jawa Barat ini bersumber dari Jatiluhur. Selain itu, kebutuhan air minum untuk Jakarta dan sekitarnya juga berasal dari sini. Salah satu usaha untuk itu adalah penertiban KJA,” kata Djoko.

Sebagai leading sector yang membawahi Danau Jatiluhur, pihak PJT II juga sedang mempersiapkan program pengganti untuk petani KJA. Hal ini berkaitan dengan hajat hidup ribuan petani yang menggantungkan nasib dari KJA.

“Petani KJA kita perhatikan nasibnya ke depannya. Untuk itu, komunikasi kita jalin bersama Pemkab Purwakarta. Aspek itu juga harus kita buat matang agar segera terealisasi,” ujar dia.

Djoko memastikan para petani KJA tidak perlu merasa resah atas penertiban yang dilakukan institusinya. Dia mengimbau agar semua pihak bekerja sama demi kelestarian ekosistem air di Danau Jatiluhur.

“Programnya multisektor sehingga banyak pihak yang terlibat. Ini bagus, karena komunikasi bisa terus terjalin. Intinya, program ini harus sukses karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” tutur Djoko.