Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Bupati Bekasi Tersangka Suap Proyek Meikarta
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Foto/SINDOnews/Raka
A
A
A
JAKARTA - Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus pengurusan Perizinan Proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Neneng pun telah tiba di Gedung KPK.
Neneng tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018) pukul 23.30 WIB. Dalam pantauan SINDOnews, Neneng menggunakan baju lengan panjang kuning. Dia juga mengenakan kerudung hijau bermotif bunga ungu.
Neneng nampak terburu-buru memasuki Gedung KPK. Dirinya mengabaikan pertanyaan sejumlah wartawan dan lebih memilih diam sembari memasuki Gedung KPK.
Selang beberapa menit datang dengan mobil berbeda beberapa orang yang kesemunya tersangka dari kasus suap proyek Meikarta. Dari beberapa orang itu salah satunya ada Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS). Billy pun enggan berbicara dan memilih masuk ke Gedung KPK.
Selain Neneng dan Billy, ada tujuh tersangka yakni Konsultan Lippo Group Taryudi (T), Konsultan Lippo Group Fitri Djaja Purnama (FDP), Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat Mbj Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Sebagai pihak yang diduga pemberi BS,T, FDP, dan HJ disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal SS ayat (1) ke-1KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sebagai pihak yang diduga penerima berinisial NNY, J, SMN, DT, dan NR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal SS ayat (1) ke-1KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dan untuk J, SMN,DT dan NR disangkakan melanggar Pasal U huruf a atau Pasal U huruf b atau Pasal11 Undang-Undang Nomor 31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaga imana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal SS ayat (1) ke-1KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Neneng tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/10/2018) pukul 23.30 WIB. Dalam pantauan SINDOnews, Neneng menggunakan baju lengan panjang kuning. Dia juga mengenakan kerudung hijau bermotif bunga ungu.
Neneng nampak terburu-buru memasuki Gedung KPK. Dirinya mengabaikan pertanyaan sejumlah wartawan dan lebih memilih diam sembari memasuki Gedung KPK.
Selang beberapa menit datang dengan mobil berbeda beberapa orang yang kesemunya tersangka dari kasus suap proyek Meikarta. Dari beberapa orang itu salah satunya ada Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS). Billy pun enggan berbicara dan memilih masuk ke Gedung KPK.
Selain Neneng dan Billy, ada tujuh tersangka yakni Konsultan Lippo Group Taryudi (T), Konsultan Lippo Group Fitri Djaja Purnama (FDP), Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat Mbj Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Sebagai pihak yang diduga pemberi BS,T, FDP, dan HJ disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal SS ayat (1) ke-1KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sebagai pihak yang diduga penerima berinisial NNY, J, SMN, DT, dan NR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal SS ayat (1) ke-1KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dan untuk J, SMN,DT dan NR disangkakan melanggar Pasal U huruf a atau Pasal U huruf b atau Pasal11 Undang-Undang Nomor 31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebaga imana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal SS ayat (1) ke-1KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
(zik)
Explore More