Amdal Dinilai Bermasalah, HLI Desak Pemerintah Kontrol Ketat Proyek KCJB

BANDUNG - Komunitas Hijau Lestari Indonesia (HLI) mendesak pemerintah dan seluruh instansi terkait mengontrol ketat proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Ketua HLI Jhon Efendi mengatakan, pihaknya perlu memperkuat pernyataan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang sempat menyinggung persoalan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) proyek milik PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) itu.

Menurut Jhon, Amdal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung seharusnya meliputi seluruh tahapan pengerjaan, bukan hasil analisa setelah proyek tersebut selesai. "Sehingga, Amdal tersebut harus menyesuaikan dengan proses pengerjaannya," kata Jhon di Bandung, Kamis (12/3/2020).

Akibat Amdal yang tidak menyeluruh tersebut, ujar Jhon, pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini menyebabkan tertutupnya saluran-saluran air hingga mengakibatkan banjir di kabupaten/kota yang dilalui proyek tersebut.

Oleh karena itu, Jhon mendesak pemerintah dan seluruh instansi terkait segera menekan dampak proyek dan mengontrol ketat pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Pasalnya, proyek tersebut saat ini telah mengakibatkan penambahan lokasi bencana banjir di kabupaten/Kota yang dilintasinya," ujar Jhon.

Jhon menuturkan, pelaksana proyek harus melalukan kajian khusus saat akan menutup lahan resapan air, agar air dapat tetap meresap dan tidak menimbulkan banjir yang merugikan masyarakat.

"Jadi, proyek itu jangan hanya dihentikan sementara, namun harus dicari pula solusinya, agar banjir tidak kembali terulang," tutur Jhon.

Jhon juga memaparkan sejumlah hal yang menjadi sorotan HLI terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandug, di antaranya pelaksana proyek kurang memperhatikan manajemen proyek, sehingga terjadi pembiaran penumpukan material di bahu jalan.

"Akibatnya fungsi drainase, kebersihan jalan, dan keselamatan pengguna jalan pun terganggu," ungkap dia.

Selain itu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung juga menimbulkan genangan air di ruas Tol Jakarta-Cikampek yang menyebabkan kemacetan luar biasa dan mengganggu kelancaran distribusi logistik.

"Terakhir, pengelolaan sistem drainase yang buruk dan keterlambatan pembangunan drainase yang terputus oleh kegiatan proyek menyebabkan banjir di tol," kata Jhon.

Jhon menekankan, sebagai komunitas peduli lingkungan, pihaknya mendorong Pemprov Jabar melalui bidang pengawasan untuk mengumpulkan seluruh stakeholder terkait.

Mereka nantinya dimintai masukan dalam upaya percepatan penanganan drainase yang tersumbat akibat pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, terutama di Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. "Sehingga, ke depan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bagi masyarakat," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menyatakan, mendukung penghentian sementara proyek KCIC. Dia menilai, cara kerja yang dijalankan pihak kontraktor proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu serabutan, sehingga merugikan masyarakat.

"(penghentian proyek) KCIC saya setuju karena ini mengingatkan agar KCIC jangan trabas trobos tanpa memperhatikan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), bikin banjir dan sebagainya," tegas Ridwan Kamil di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (2/3/2020).

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginstruksikan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan kereta cepat Jakata-Bandung mulai tanggal 2 Maret 2020 hingga dua pekan ke depan.