DPRD KBB Keluhkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sabtu, 13 Oktober 2018 - 15:55 WIB
DPRD KBB Keluhkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Anggota Komisi IV DPRD KBB Mohamad Rizwan. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A A A
BANDUNG BARAT - Keberadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang melintasi wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB), mulai menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitarnya. 'Ekslusivitas' proyek ini membuat masyarakat sekitar kerap terpinggirkan, bahkan kendala bahasa dan banyaknya papan proyek yang menggunakan bahasa China membuat warga merasa asing di daerahnya sendiri.

"Dampak sosial proyek KA Cepat sudah mulai terasa. Seperti masyarakat tidak boleh mengakses lokasi proyek hingga penggunaan bahasa China dalam setiap papan proyek," ungkap anggota Komisi IV DPRD KBB Mohamad Rizwan, Sabtu (13/10/2018).

Rizwan menyebutkan, sejauh ini banyak keluhan yang disampaikan secara langsung kepadanya. Karena itu dia meminta agar papan proyek Kereta Cepat sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh masyarakat umum. Apalagi, warga lokal juga tidak banyak yang diakomodir dalam proyek tersebut. Kalaupun ada hanya berkutat di pekerjaan kasar, sehingga terkesan seperti pekerja lokal menjadi kaum minoritas di antara pekerja-pekerja asing.

Penggunaan huruf China tidak hanya di papan proyek, tapi juga di tempat pembuatan bahan pengecoran atau batching plant yang berlokasi di Kampung Cigentur, Desa Mandalasari. Beberapa waktu lalu, gabungan komisi di DPRD KBB sempat melakukan sidak ke lokasi batching plant. Diketahui kantor batching plant itu bukan milik PT KCIC, melainkan kantornya sub-kontraktor yang sebenarnya banyak pekerja Indonesia.

Pihaknya juga mempertanyakan apa yang telah diberikan oleh PT KCIC kepada masyarakat KBB. Dia membandingkan dengan proyek nasional pembangunan PLTA Upper Cisokan di Kecamatan Rongga, KBB. Kendati proyek itu belum selesai tapi mereka sudah memberikan community development (comdev) sebesar total Rp225 miliar ke KBB yang dipergunakan untuk pembangunan jalan dan fasilitas publik khususnya di wilayah selatan.

"Sampai saat ini, KCIC belum memberikan apa-apa untuk masyarakat KBB. Padahal proyeknya menelan dana lebih dari Rp82 triliun serta area yang terlintasi proyek KA Cepat di KBB cukup luas," tandas legislator dari PKPI ini.

Persoalan lainnya adalah terkait dengan pembabatan tanaman di Perkebunan Walini, Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalong Wetan, KBB, untuk keperluan stasiun atau transit oriented development (TOD) yang berdampak terhadap sumur warga. Saat ini, sejumlah sumur warga sudah tidak mengeluarkan air. Padahal biasanya, sumur akan kering kalau terjadi kemarau panjang sampai setahun. Tapi sekarang, baru beberapa bulan hujan tidak turun sumur sudah kering.

"Terjadinya alih fungsi lahan perkebunan menjadi stasiun dapat mempengaruhi debit air sumur. Dampaknya beberapa daerah di Cikalong Wetan bakal mengalami krisis air bersih seperti yang terjadi saat ini," pungkasnya.
(zik)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.2789 seconds (0.1#10.140)