Polri Diminta Pegang Teguh Netralitas di Pilkada Serentak 2020

BANDUNG BARAT - Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan arahan kepada jajaran Polri dan TNI agar memegang teguh netralitas selama Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

Arahan itu disampaikan Kapolri saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan POM TNI Tahun Anggaran 2020 di Gedung Oetaryo, di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (5/3/2020).

"Propam sebagai bagian dari Polri memiliki fungsi pengawasan internal dalam rangka peningkatan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pegang teguh netralitas selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, termasuk membantu menyukseskan PON XX di Papua," kata Kapolri.

Idham mengemukakan, Propam Polri harus menjaga dan mengawasi netralitas anggota dan ASN Polri pada pelaksanaan Pilkada Serentak yang pencoblosannya akan digelar pada 23 September 2020 mendatang.

Maksud dan tujuan Rakernis Gabungan Div Propam Polri-POM TNI kali ini, ujar Idham, adalah untuk memberikan gambaran implementasi strategis Propam Polri dalam rangka menjamin netralitas dan mendukung pengamanan Pilkada Serentak dan PON XX di Papua.

Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Sementara PON XX Papua digelar dari tanggal 20 Oktober-2 November 2020.

"Kegiatan ini untuk penyamaan visi, persepsi, interprestasi, melalui pencerahan dan diskusi di bidang pengawasan internal, serta menjadi pedoman pelaksanaan tugas Propam Polri. Sekaligus memperat soliditas TNI-Polri. Sehingga dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada Serentak dan PON XX tahun 2020 dapat berjalan kondusif," ujar Idham.



Kapolri juga berpesan kepada anggota Polri ikut mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Salah satunya melalui penerapan pola hidup sederhana dengan tidak bergaya hidup mewah, atau menunjukkan hedonisme dalam kehidupan sehari-hari baik di internal maupun di masyarakat.

"Anggota Polri harus mengukur kemampuan ekonominya, sebagai cerminan sifat prihatin. Serta mencegah terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat," tutur Kapolri.

Untuk itu, ungkap Idham, jajaran Propam Polri harus dapat melaksanakan moto pengabdian sebagai garda terdepan penjaga citra Polri dan benteng terakhir mencari keadilan dalam rangka mengimplementasikan program sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik.

Mantan Kabareskrim Polri ini mengimbau Propam tetap tegas dan jangan ragu-ragu dalam bertindak. Tindak yang salah jika memang salah, lindungi yang benar, tegakkan kebenaran dengan norma dan aturan.

“Bukan dengan bujuk rayu, ini namanya komitmen bukan konspirasi. Sosialisasikan Perkap 14/2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Pasal 7 ayat 3 huruf C. Tolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan,” tegas Idham.

Tampak hadir dalam kegiatan itu, Kadiv Propam PolriIrjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi, Karo Provos Div Propam Polri Brigjen Pol Hendro Pandowo, dan Karo Penmas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono.