Bupati Jeje Sesalkan Studi Banding DPRD Pangandaran ke Luar Jawa

PANGANDARAN - Studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran keluar Jawa, disesalkan sejumlah kalangan.

"Saya ini selain Bupati juga sebagai ketua partai, merasa kecewa. Sepulang umrah mendengar informasi kejadian studi banding ke luar Jawa yang dilaksanakan anggota DPRD," kata Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata, Rabu (4/3/2020).

Menurut Bupati yang juga Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pangandaran ini, anggota Fraksi PDIP yang ikut studi banding harus mengganti atau mengembalikan biaya yang digunakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pangandaran.

Dia menilai, studi banding DPRD Pangandara ke luar Jawa tidak pas dari sisi momentum dan urgensi atau kepentingan mendesak. Sebab, terkesan tidak peka terhadap kondisi psikologis publik juga dinamika politik.

"Yang harus bertanggung jawab dan disalahkan oleh publik terkait studi banding tentu Fraksi PDIP. Sebab memiliki kursi terbanyak dan Ketua DPRD juga dari PDIP. Saya akan terapkan sanksi partai kepada anggota dari Fraksi PDIP," ujar Jeje.

Bupati menuturkan, studi banding menjadi pembelajaran terhadap subtansi sebagai wakil rakyat. Jeje memerintahkan untuk menghentikan kegiatan lain di DPRD untuk tidak dilanjutkan.

"Saya mohon maaf kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran atas kejadian studi banding anggota DPRD," tutur Bupati.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis-Pangandaran Aos Fidaus meminta hasil studi banding anggota DPRD Pangandaran harus dipersentasikan ke publik.

Sebab studi banding didanai oleh APBD yang notabenenya uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Jangan sampai studi banding yang dilaksanakan oleh anggota DPRD Pangandaran terkesan sebagai ajang rekreasi," kata Aos.