Petani Merasa Penertiban KJA di Waduk Jatiluhur Tebang Pilih
A
A
A
PURWAKARTA - Sejumlah petani Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, merasa penertiban KJA tebang pilih. Satgas KJA Danau Jatiluhur dinilai hanya penertibkan keramba warga lokal. Sementara ratusan KJA milik pengusaha besar acapkali terlewatkan.
"Seharusnya selesaikan dulu KJA milik pengusaha luar. Bukan seperti sekarang. Malah KJA milik warga lokal saja yang terus ditertibkan," kata Cepi, salah seorang pemilik KJA yang merupakan warga Jatiluhur, Kamis (11/10/2018)
Dia mengungkapkan, kepemilikan warga lokal atas KJA di perairan tersebut, tak lebih dari puluhan petak. Berbeda dengan KJA milik pengusaha besar yang rata-rata berasal dari luar daerah, bisa mencapai ratusan petak.
Dengan begitu, pemilik KJA yang banyaklah yang sebenarnya paling berkontribusi terhadap penurunan kualitas air Danau Jatiluhur.
"(Penertiban KJA) jangan tebang pilih. Apakah pengusaha dengan ratusan KJA sudah ditertibkan? Jangan karena tak berani menertibkan para pengusaha luar dengan ratusan KJA, warga lokal jadi sasaran," ujar dia.
Sementara itu, Satgas KJA Danau Jatiluhur hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi soal perkembangan peneetiban KJA.
"Seharusnya selesaikan dulu KJA milik pengusaha luar. Bukan seperti sekarang. Malah KJA milik warga lokal saja yang terus ditertibkan," kata Cepi, salah seorang pemilik KJA yang merupakan warga Jatiluhur, Kamis (11/10/2018)
Dia mengungkapkan, kepemilikan warga lokal atas KJA di perairan tersebut, tak lebih dari puluhan petak. Berbeda dengan KJA milik pengusaha besar yang rata-rata berasal dari luar daerah, bisa mencapai ratusan petak.
Dengan begitu, pemilik KJA yang banyaklah yang sebenarnya paling berkontribusi terhadap penurunan kualitas air Danau Jatiluhur.
"(Penertiban KJA) jangan tebang pilih. Apakah pengusaha dengan ratusan KJA sudah ditertibkan? Jangan karena tak berani menertibkan para pengusaha luar dengan ratusan KJA, warga lokal jadi sasaran," ujar dia.
Sementara itu, Satgas KJA Danau Jatiluhur hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi soal perkembangan peneetiban KJA.
(awd)