Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Insentif Guru Honorer di KBB Bakal Naik 3 Kali Lipat
Perwakilan guru honorer SD dan SMP se-KBB menyampaikan aspirasi soal SK dan kesejahteraan guru kepada Kepala Dinas Pendidikan serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KBB. Foto/SINDOnews/Adi Haryanto
A
A
A
BANDUNG BARAT - Guru honorer di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menuntut adanya insentif dari pemerintah daerah. Selain itu mereka juga meminta adanya surat keputusan (SK) yang ditandatangani langsung oleh bupati karena selama ini penugasan mereka berdasarkan SK yang ditandatangani kepala sekolah.
"Kami ingin keberadaan guru honorer ini legalitasnya kuat dan diakui oleh pemerintah. Oleh sebab itu guru honorer ingin SK penugasan ditandatangani langsung oleh bupati bukan kepala sekolah," kata Koordinator Honorer KBB, Muhamad Nurdin, Rabu (10/10/2018).
Pihaknya cukup mengapresiasi perhatian dari Disdik maupun bupati KBB yang baru. Kondisi itu cukup bisa meredam gejolak guru honorer di lapangan yang kecewa dengan adanya pembatasan usia sehingga tidak bisa ikut tes CPNS tahun ini. Keseriusan komitmen itu yang harus dibuktikan dengan perjanjian hitam di atas putih sehingga diharapkan tak akan ada lagi gejolak di lapangan.
"Semoga keputusan bupati dapat menjadi tolok ukur agar DPRD KBB bersedia menyetujui penganggaran buat honorer. Kalau kebijakan ini tidak disetujui Badan Anggaran DPRD, ya sia-sia," imbuhnya.
Sementara Kepala Disdik KBB Imam Santoso menyebutkan, telah berupaya untuk memfasilitasi aspirasi para honorer. Sebelum menuntut SK penugasan dari bupati, para honorer pun sempat memprotes Permenpan-RB Nomor 36/2018 mengenai pengangkatan CPNS. Menanggapi tuntutan itu, Disdik KBB pun telah melayangkan surat ke Kemenpan-RB agar dilakukan peninjauan ulang.
"Guru honorer ingin SK honorer ditandatangani oleh bupati. Ketika tuntutan ini kami sampaikan kepada bupati, beliau menyanggupinya. Jadi, SK honorer ini akan ditandatangani langsung bupati," tegasnya.
Selain soal SK honorer, Imam menambahkan, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna juga menyatakan persetujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, yakni dengan menambah uang insentifnya. Jika sekarang nilainya masih Rp500-600 ribu maka nanti bisa naik hingga tiga kali lipat. Harapannya, semua honorer dapat insentif di anggaran tahun 2019.
"Seluruh guru honorer di Disdik KBB berjumlah 3.972 orang, baik SD maupun SMP. Dari jumlah itu baru 2.800 yang memiliki Nomor Unik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan mendapatkan tunjangan fungsional," pungkasnya.
"Kami ingin keberadaan guru honorer ini legalitasnya kuat dan diakui oleh pemerintah. Oleh sebab itu guru honorer ingin SK penugasan ditandatangani langsung oleh bupati bukan kepala sekolah," kata Koordinator Honorer KBB, Muhamad Nurdin, Rabu (10/10/2018).
Pihaknya cukup mengapresiasi perhatian dari Disdik maupun bupati KBB yang baru. Kondisi itu cukup bisa meredam gejolak guru honorer di lapangan yang kecewa dengan adanya pembatasan usia sehingga tidak bisa ikut tes CPNS tahun ini. Keseriusan komitmen itu yang harus dibuktikan dengan perjanjian hitam di atas putih sehingga diharapkan tak akan ada lagi gejolak di lapangan.
"Semoga keputusan bupati dapat menjadi tolok ukur agar DPRD KBB bersedia menyetujui penganggaran buat honorer. Kalau kebijakan ini tidak disetujui Badan Anggaran DPRD, ya sia-sia," imbuhnya.
Sementara Kepala Disdik KBB Imam Santoso menyebutkan, telah berupaya untuk memfasilitasi aspirasi para honorer. Sebelum menuntut SK penugasan dari bupati, para honorer pun sempat memprotes Permenpan-RB Nomor 36/2018 mengenai pengangkatan CPNS. Menanggapi tuntutan itu, Disdik KBB pun telah melayangkan surat ke Kemenpan-RB agar dilakukan peninjauan ulang.
"Guru honorer ingin SK honorer ditandatangani oleh bupati. Ketika tuntutan ini kami sampaikan kepada bupati, beliau menyanggupinya. Jadi, SK honorer ini akan ditandatangani langsung bupati," tegasnya.
Selain soal SK honorer, Imam menambahkan, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna juga menyatakan persetujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, yakni dengan menambah uang insentifnya. Jika sekarang nilainya masih Rp500-600 ribu maka nanti bisa naik hingga tiga kali lipat. Harapannya, semua honorer dapat insentif di anggaran tahun 2019.
"Seluruh guru honorer di Disdik KBB berjumlah 3.972 orang, baik SD maupun SMP. Dari jumlah itu baru 2.800 yang memiliki Nomor Unik Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan mendapatkan tunjangan fungsional," pungkasnya.
(zik)
Explore More