Dedi Mulyadi Bagikan Makanan kepada Warga Korban Banjir di Teluk Jambe

KARAWANG - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi menunjukkan empatinya kepada warga terdampak banjir dengan membagi-bagikan bantuan makanan secara langsung di Desa Karang Linggar, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (27/2/2020).

Diketahui, Desa Karang Linggar menjadi satu dari sekian desa di Kabupaten Karawang yang sejak dua hari terakhir ini terendam banjir. Selain memberikan bantuan makanan, Dedi juga meninjau sejumlah titik banjir terparah dan memberikan semangat kepada warga korban banjir.

Dalam kesempatan itu, Dedi mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dibenahi dalam menanggulangi bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Jabar dan DKI Jakarta itu. "Sekarang rata-rata jalan dibeton dan nyaris tak ada drainase, akibatnya air menumpuk mengakibatkan banjir," katanya.

Beberapa hal yang harus dilakukan untuk menanggulangi banjir, di antaranya pelebaran badan sungai dan pengerukan sedimentasi dari dalam sungai. "Juga perlu dibuat danau, ya tiga atau lima hektare lah, agar air ngumpul di situ. Untuk rumah-rumah yang berpotensi tergenang banjir, sebaiknya dibikin rumah panggung," ujarnya.

Menurut Dedi, dulu, banjir juga kerap menerjang Karawang, namun banjir hanya menggenangi areal persawahan. Kini, banjir menggenangi permukiman warga. (Baca juga; Bantuan untuk Korban Banjir di Karawang Terus Mengalir )

"Karawang itu akan asal katanya dari Karawaan atau terdiri dari rawa-rawa. Makanya, rawa-rawa itu harus dipertahankan. Artinya, peningkatan ekonomi itu harus disertai dengan perlindungan konservasi alam," bebernya.

Oleh karenanya, lanjut Dedi, pemetaan perlindungan konservasi yang digalakkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup harus ditindaklanjuti oleh Kementerian Tata Ruang dan Agraria. "Jadi, tata ruang itu harus diarahkan untuk perluasan areal konservasi," imbuhnya.

Dedi juga menyoroti persoalan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang dinilainya menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Jabar, DKI Jakarta, dan Banten. "RTRW-nya harus satu agar terintegrasi. Tidak masing-masing," tegas Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini.