Ridwan Kamil Dikritik soal Banjir, Pakar: Warganet Tak Paham Pemerintahan

BANDUNG - Kritikan yang dilontarkan warganet kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyusul bencana banjir yang menerjang sejumlah daerah di Jawa Barat, dinilai karena kurangnya pemahaman warganet terkait pemerintahan.

Pengamat Tata Negara dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung Asep Warlan Yusuf mengatakan, kritikan tersebut lahir karena kurangnya literasi warganet terhadap posisi pemerintahan dalam sistem otonomi daerah.

Asep menilai wajar kritikan yang disampaikan warganet kepada Ridwan Kamil yang kini tengah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri di saat banjir melanda kawasan Bekasi, Karawang, dan Subang sepanjang tidak bersifat menghina dan memfitnah.

"Wajar kalau di media sosial minta Gubernur datang dong, wajar sekali, ini bagian dari kondisi masyarakat yang ingin diperhatikan. Kalau ingin dijenguk wajar sekali, yang tidak boleh itu menghina dan memfitnah," tegas Asep melalui sambungan telepon selularnya, Rabu (26/2/2020).

Asep juga mengatakan, saluran komunikasi masyarakat di era otonomi daerah saat ini sudah canggih, terutama lewat sosial media.

"Hanya saja, perlu ditingkatkan kecerdasan masyarakat soal literasi terhadap pembangunan. Ini yang belum dimiliki di tengah sarana yang sudah sangat terbuka. Opini publik kita masih rendah karena hanya sekadar emosi," jelasnya.

Diakui Asep, bencana banjir sebagai salah satu peristiwa yang menimbulkan kerugian pada masyarakat bisa menjadi persoalan hukum jika pemerintah dinilai mengabaikan atau tidak melakukan tindakan apapun. Namun, kata Asep, dalam perspektif otonomi daerah, persoalan ini lahir dari banyak sebab.

"Masyarakat harus proporsional dalam mengkritik, tidak semuanya disudutkan ke pemerintah karena masyarakat juga ikut andil, misalnya buang sampah sembarangan, menebang pohon. Jadi, persoalan banjir jangan disamakan dengan kegagalan pemerintah," paparnya.

Di era otonomi daerah dimana kewenangan sudah terbagi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, lanjut Asep, maka kritikan proporsional dari masyarakat penting.

"Urusan banjir itu juga masalah lintas pemerintahan, publik harus melihat ini dalam perspektif luas jangan sembarangan yang penting "si A" jadi target yang harus disalahkan," imbuhnya.

Asep memuji Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil yang sudah memiliki unit keluhan publik seperti Jabar Quick Response dan Jabar Bergerak yang sigap merespons keluhan masyarakat. Menurutnya, keberadaan unit tersebut menjadi ukuran demokratisnya sebuah pemerintahan.

"Ukuran demokratisnya dilihat dari respons. Kalau itu langkah dan tanggapannya positif, itu ukurannya. Tapi pemerintah sendiri tidak boleh mengelak dari kritikan masyarakat sepanjang itu proporsional," tegasnya.

Diketahui, Ridwan Kamil dirundung kritikan pedas karena berada di Australia saat banjir menerjang sejumlah daerah di Jabar. Kritikan ini ramai bermunculan di sosial media karena Ridwan Kamil dianggap tidak peka terhadap bencana yang tengah terjadi.