DPRD Minta Penerimaan PNS Jangan Jadi Komoditas Politik

KARAWANG - DPRD Karawang meminta penyelenggaraan penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) tidak dikotori oleh kepentingan pejabat yang menitipkan keluarga atau kerabatnya agar dapat diloloskan menjadi PNS.

Apalagi dalam situasi tahun politik saat ini, penerimaan PNS ini bisa dimanfaatkan oknum tertentu mendapatkan keuntungan sendiri. Oleh karena itu DPRD meminta Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya manusia (BKPSDM) Karawang tidak perlu takut untuk melaporkan kasus ini secara hukum.

"Ini tahun politik, bisa saja penerimaan PNS ini dijadikan komoditas politik untuk menarik simpati masyarakat. Masalahnya kalau itu dilakukan dengan cara yang salah seperti menitip dengan cara memaksa atau mau main belakang, itu tidak boleh dibiarkan," kata Ketua DPRD Karawang Toto Suripto, Minggu (7/10/2018).

Toto pun meminta BKPSDM berani menegakkan aturan. "Siapapun yang mencoba untuk menitip, tolak saja. Kalau perlu laporkan masalah ini ke pihak berwajib jika merasa mendapat tekanan," ujar dia.

Toto mengaku sudah mendengar banyak pejabat yang mencoba mempengaruhi kebijakan BKPSDM dalam penerimaan PNS tahun ini. Namun dengan sistem penerimaan PNS yang lebih transparan saat ini sulit baik siapapun untuk berlaku curang.

Namun, meski sistemnya sudah lebih baik namun masih ada pihak yang dengan kekuasaannya mencoba mempengaruhi kebijakan tersebut. "Tolong catat, siapapun tidak boleh memaksakan kehendak untuk bisa mempengaruhi penerimaan PNS ini. Kami dari dewan akan mengawasi proses penerimaan PNS untuk wilayah Karawang," tutur Toto.

Menurut dia, BKPSDM Karawang harus berani bersikap tegas jika ada pihak yang nekat memaksakan kehendak. DPRD siap untuk mengawal BKPSDM selama proses penerimaan PNS tersebut.

"Saya puji keberanian BKPSDM menolak semua titip-titipan dari pihak manapun dan dewan akan terus mendukung hal tersebut. Tapi sekali lagi kalau ada yang berani memaksa ya laporkan saja," ungkap dia.