Pemprov Jabar Dinilai Belum Maksimal Bangun Kemandirian Ekonomi Perempuan

BANDUNG - Ketua Perempuan Bangsa Jawa Barat , Yuningsih menilai, realisasi program pembangunan kemandirian ekonomi perempuan yang digulirkan Pemprov Jabar belum maksimal. APBD Provinsi Jabar Jabar 2020 yang mencapai Rp47 triliun dengan nilai pendapatan asli daerah (PAD) Rp25,3 triliun seharusnya bisa menjawab kemandirian ekonomi masyarakat Jabar, khususnya kaum perempuan.

"Kalau PAD suatu daerah sudah mencapai 30% dari APBD, maka daerah tersebut disebut daerah mandiri dan Jabar sudah mencapai 50% alias provinsi yang mandiri," ujar Yuningsih di Bandung, Kamis (20/2/2020).

Yuningsih menjelaskan, jika sebuah provinsi sudah dikatakan mandiri, maka masyarakatnya pun harus sejahtera baik laki-laki maupun perempuannya karena laki-laki dan perempuan punya hak yang sama. "Akan tetapi, fakta di lapangan masih banyak perempuan yang belum mandiri, utamanya dari segi ekonomi masih bergantung pada suaminya," jelas Yuningsih yang juga anggota DPRD Jabar itu.

Padahal, lembaga usaha pemberdayaan ekonomi perempuan di Jabar banyak, seperti Kelompok Wanita Tani yang bergerak di bidang pertanian atau Kelompok Nelayan Wanita yang bergerak di bidang perikanan laut. (Baca juga; Tanpa Latihan, Ridwan Kamil Lancar Main TikTok Bareng Anies dan Ganjar )

Menurutnya, keberadaan kelompok-kelompok tersebut seharusnya difasilitasi Pemprov Jabar dalam bentuk program, baik peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun permodalan. "Selama ini, kelompok usaha perempuan belum mendapat perhatian yang maksimal," ungkapnya.

Yuningsih yang duduk di Komisi II DPRD Jabar itu bertekad terus berjuang untuk menciptakan kemandirian ekonomi perempuan tanpa harus melepas kodrat sebagai perempuan. Dia pun mendesak pemerintah untuk selalu melibatkan perempuan dalam setiap programnya, terutama dalam penguatan SDM maupun pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan pembuatan produk kerajinan, pemasaran, hingga penyertaan modal.

"Bagimana perempuan mau memikirkan kesehatannya manakala mereka miskin? Begitupun dengan pendidikan serta bagimana mau mencetak generasi yang baik jika dirinya tidak sejahtera. Karenanya, dibutuhkan kehadiran pemerintah," tandasnya. (Baca juga; Belanja Tiket Perjalanan Dinas secara Online, Pemprov Jabar Hemat Anggaran 30% )